Lebih lanjut sumber ini mengatakan bahwa merupakan hal yang wajar jika banyak kalangan menilai Gubernur tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat,
"Tentu wajar wajar saja jika hal ini di kritik banyak kalangan, baik dari kalangan praktisi hukum maupun LSM, karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya lebih diutamakan tapi malahan Pemprov Sulteng justru mengutamakan APBD dihibahkan membangun klinik gigi, terlebih itu terjadi di tengah seruan efisiensi anggrana oleh Presiden," ucapnya kembali.
Baca Juga:
Kejati Tajam ke Kabupaten Tumpul di Provinsi: Sebab Rp13 Miliar Hibah Sulteng(?)
Namun, Dosen Ekonomi itu tidak bersedia identitasnya dipublis dengan alasan kepentingan profesi.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
