SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu-- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A Lamadjido menegur keras jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyebabnya, serapan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan dari APBN 2026 masih sangat rendah. Teguran itu disampaikan saat Rapat Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Senin (29/6/2026)
Rapat dipimpin langsung Wagub Reny, didampingi Sekprov Novalina. Hadir sebagai narasumber Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi Permadi, dan Kepala BPKP Sulteng Agus Julianto.
Baca Juga:
700 KK di Desa Balane Sigi Minum Air Lumpur, APBD Rp13 Miliar Justru Bagun Rujab Kejati
Realisasi Masih 25 Persen dari Total Rp55,5 Miliar
Data yang disorot Wagub: ada 17 OPD yang kebagian dana dekon dan pembantuan APBN dengan total pagu Rp55.552.330.000. Sampai triwulan II 2026, realisasinya baru mencapai Rp13.333.798.719 atau sekitar 25 persen. Bahkan beberapa OPD masih 0 persen.
Wagub menilai banyak kepala OPD tidak melaporkan detail anggaran tersebut ke Sekprov selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD.
Baca Juga:
Aroma Kongkalikong: Hibah Rp13 Miliar Bangun Rujab Kejati Sulteng
"Segera laporkan ke Ibu Sekprov anggaran Dekonsentrasi dan Pembantuan dari APBN ini. Jangan diam. Nanti kalau sudah ada masalah baru menghadap. Tolong dilaporkan dari besaran anggaran sampai realisasinya. Jangan lagi badiam badiam, giliran ada masalah baru muncul," tegas Wagub Reny dengan nada tinggi.
Ia juga meminta OPD keluar dari pola kerja seremonial. Fokus harus ke pengelolaan data, manajemen risiko, dan hasil yang langsung dirasakan masyarakat.
Daftar OPD Pemprov Sulteng yang lambat serap dana dekon APBN 2026. Senin (29/6/2026) [SULTENG WAHANANEWS.CO / Awiludin Moh Ali]
