WahanaNews-Sulteng | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta kabupaten dan kota di provinsi tersebut untuk mempercepat penurunan kemiskinan daerah melalui berbagai program strategis.
"Komitmen menjadi hal yang krusial karena tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, utamanya kepala daerah, mustahil menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks," kata Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir, di Palu, Rabu.
Baca Juga:
KPK Peringatkan Pemprov Sulteng Waspada Soal Realisasi Pokir DPRD: Tanggung Jawab Dinas Masing-masing
Pemprov Sulteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk percepatan pengentasan kemiskinan, yang dihadiri kepala daerah dari 12 kabupaten/kota di provinsi itu.
Berdasarkan data Pemprov Sulteng, pada September 2022 kemiskinan di provinsi itu berada pada angka 12,33 persen.
Sementara itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulteng Tahun 2021 - 2026 menargetkan kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 10,84 persen.
Baca Juga:
Pemprov: Produksi Cabai Rawit Sulawesi Tengah Capai 20.450 Ton 2023
"Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua," ucapnya.
Wagub Sulteng mengatakan perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten harus terus melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan RPJMD dan menghasilkan umpan balik guna perbaikan program pada masa mendatang.
Apalagi saat ini, lanjutnya, memasuki pertengahan tahun 2023. Hal ini berarti sisa waktu tidak lama lagi, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024.
