SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu – Sulawesi Tengah disebut-sebut jadi "lumbung" devisa negara dari tambang dan smelter. Tapi menurut gabungan aktivis, daerah justru hanya kebagian asap, limbah, dan janji.
Dalam pernyataan sikap “Sulteng Digeduk, Pusat Memeluk: Kembalikan Hak Kami, Jangan Wariskan Kami Kehancuran!” 10 organisasi mendesak DPRD Sulteng, Gubernur Sulteng, dan Kanwil DJPb Kemenkeu Sulteng membuka transparansi Dana Bagi Hasil.
Baca Juga:
Megaproyek PTFI di Gresik, Transformasi Indonesia Menjadi Pemimpin Hilirisasi
Organisasi yang turun: KAK, KRAK, JPKP, L-KPK, ARAK, LPK, ASPEK, Perum Petani Sawit, dan Forum Pemuda Kaili Bangkit. Uang Triliunan ke Pusat.
DBH Daerah Rp Nol Besar
Poin paling panas: klaim bahwa sekitar Rp570 triliun pendapatan negara dari sektor pertambangan dan industri hilirisasi di Sulteng mengalir ke kas pusat.
Baca Juga:
Dukung Hilirisasi, PLN Siapkan Listrik Andal Untuk Smelter Freeport yang Baru Diresmikan Presiden Jokowi
“Sementara DBH yang kembali ke Sulawesi Tengah disebut Rp0. Ini bukan bagi hasil, ini bagi rata untuk pusat,” tegas koordinator aksi. Harsono Bareki di depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu.
Meski begitu, kelompok ini meminta Pemprov dan Kemenkeu segera mengklarifikasi angka dan mekanisme perhitungan DBH agar publik tidak hanya dapat asumsi.
Lingkungan Rusak, Warga yang Tanggung
