SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu-- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A Lamadjido menegur keras jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyebabnya, serapan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan dari APBN 2026 masih sangat rendah. Teguran itu disampaikan saat Rapat Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Senin (29/6/2026)
Rapat dipimpin langsung Wagub Reny, didampingi Sekprov Novalina. Hadir sebagai narasumber Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi Permadi, dan Kepala BPKP Sulteng Agus Julianto.
Baca Juga:
700 KK di Desa Balane Sigi Minum Air Lumpur, APBD Rp13 Miliar Justru Bagun Rujab Kejati
Realisasi Masih 25 Persen dari Total Rp55,5 Miliar
Data yang disorot Wagub: ada 17 OPD yang kebagian dana dekon dan pembantuan APBN dengan total pagu Rp55.552.330.000. Sampai triwulan II 2026, realisasinya baru mencapai Rp13.333.798.719 atau sekitar 25 persen. Bahkan beberapa OPD masih 0 persen.
Wagub menilai banyak kepala OPD tidak melaporkan detail anggaran tersebut ke Sekprov selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD.
Baca Juga:
Aroma Kongkalikong: Hibah Rp13 Miliar Bangun Rujab Kejati Sulteng
"Segera laporkan ke Ibu Sekprov anggaran Dekonsentrasi dan Pembantuan dari APBN ini. Jangan diam. Nanti kalau sudah ada masalah baru menghadap. Tolong dilaporkan dari besaran anggaran sampai realisasinya. Jangan lagi badiam badiam, giliran ada masalah baru muncul," tegas Wagub Reny dengan nada tinggi.
Ia juga meminta OPD keluar dari pola kerja seremonial. Fokus harus ke pengelolaan data, manajemen risiko, dan hasil yang langsung dirasakan masyarakat.
Daftar OPD Pemprov Sulteng yang lambat serap dana dekon APBN 2026. Senin (29/6/2026) [SULTENG WAHANANEWS.CO / Awiludin Moh Ali]
Ancaman Dana Ditarik Pusat Jika Tidak Dihabiskan
Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi memperingatkan risiko jika dana tidak terserap.
"Kalau ada sisa anggaran dekon dan pembantuan, akan ditarik kembali ke pusat dan masuk rekening khusus. Untuk meminta lagi itu sulit, harus lewat Kepres. Presiden juga bisa mengalihkannya ke daerah lain kapan saja. Karena itu gunakan anggaran sebaik baiknya, tepat sasaran, dan targetkan realisasi 100 persen," ujar Teddy.
Senada, Sekprov Novalina menyebut anggaran pusat saat ini sulit didapat. Jadi harus dimaksimalkan.
"Anggaran dekon dan pembantuan dari pusat sekitar Rp55 miliar sudah dikasih. Tolong gunakan sebaik mungkin dan kejar realisasi 100 persen akhir tahun. Segera laporkan ke saya, supaya saya teruskan ke Pak Gubernur dan Ibu Wagub untuk evaluasi dan pengawasan," pinta Novalina.
Dinas Cikasda Sulteng: Rp17 Miliar
Kepala Dinas Cikasda Andi Ruly Djanggola menjelaskan, pagu Rp17 miliar itu hanya tercatat di Cikasda. Kuasa pengguna anggaran dan Satkernya ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III BWSS III. Menurutnya anggaran itu dipakai untuk gaji atau honor penjaga dan petugas irigasi di sejumlah kabupaten di Sulteng.
"Jadi KPA nya di Kementerian PU, Satker di BWSS III. Di kami hanya nama dan daftarnya. Realisasinya sudah 50 persen," jelasnya.
Disnakertrans Sulteng: Rp18 Miliar Lebih, Realisasi 0 Persen
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi punya pagu paling besar, lebih dari Rp18 miliar, tapi realisasinya triwulan II masih nol. Kadistrans Muh. Syahrul Syam, menyampaikan kendalanya ada di aplikasi kementerian yang error.
"Kami koordinasi ke kementerian untuk perbaikan. Butuh waktu sekitar dua minggu. Alhamdulillah minggu ini sudah normal. Kami langsung kejar program agar realisasinya sesuai target," ungkapnya.
Total 17 OPD, dengan dua pagu terbesar: Disnakertrans sekitar Rp18 miliar lebih dan Cikasda sekitar Rp17 miliar.
Pemprov Sulteng menargetkan semua dana dekon dan pembantuan harus lapor, terserap cepat, tepat sasaran, dan tembus 100 persen akhir tahun. Jika tidak, risiko ditarik pusat sangat besar.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
