Herawati Mengatakan sebaiknya minta juga ke Kabid dan OPD lain karena Pokir DPRD Sulteng ini Cukup Besar.
Menurut Herawati bahwa ada 3000 lebih paket pokir DPRD Sulteng yang diajukan ke Pemprov namun cuma 2000 lebih yang disetujui sesuai Arahan KPK.
Baca Juga:
Pertentangan: Kebijakan Sekprov Diabaikan Pejabat Dinas Sulteng
Herawati mengaku informasi itu dia ketahui saat mengikuti rapat pemprov Sulteng bersama dengan KPK dikantor Gubernur bulan lalu.
Menurut Herawati, untuk memberikan data pokir DPRD Sulteng di bidangnya harus minta ijin dulu kepada Kadis sebagai Pimpinan OPD.
"Saya harus minta ijin dulu kepada pak kadis selanjutnya akan kami infokan lewat staf kami" pungkas ibu Wati. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban dari Herawati.
Baca Juga:
Praktik Pecah Paket Pokir DPRD Sulteng Cara Hindari Lelang, Sony Tandra: Jika Memang Salah, Silahkan KPK Tangkap tanpa Kecuali
Sikap pejabat CIKASDA berbeda dengan pejabat OPD lainnya yang juga mengelola pokir DPRD Sulteng. Misalnya dinas perkimtan dan pertanian Sulteng yang selalu siap memberikan data pokir DPRD sulteng untuk keperluan pemberitaan
WahanaNews.co menghubungi Basuki haryono di KPK lewat pesan WhatsApp terkait perihal ini.
"Pengawasan dari inspektorat juga dari masyarakat dan media, jika ada pelanggaran silakan disampaikan terlebih dahulu ke inspektorat. Kita bersama bangun provinsi Sulteng untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi". Kata Basuki Haryono (12/9/2023).
