Sulteng WahanaNews.co - Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air (Cikasda) Sulteng disinyalir tidak mau membuka data pokok pokok pikiran (Pokir) DPRD Sulteng, diduga karena banyak bermasalah seperti yang dimuat dibeberapa berita WahanaNews.co sebelumnya bahwa proyek Pokir DPRD Sulteng diduga tidak sesuai dengan mutu kualitas sebagaimana diatur dalam UU jasa konstruksi no 18 tahun 1999.
Sebelumnya WahanaNews.co mendatangi sekertaris Cikasda Sulteng Buhafia ST meminta data pokir DPRD Sulteng untuk pemberitaan, namun Buhafia mengatakan akan beritahukan kepada kadis OPD Andy Ruli Djanggola.
Baca Juga:
Pertentangan: Kebijakan Sekprov Diabaikan Pejabat Dinas Sulteng
"kita tunggu saja arahan pak kadis". Kata Buhafia diruang kerjanya pada (24/8/2023).
Seminggu kemudian WahanaNews.co menghubungi Andi Ruli meminta Data pokir DPRD Sulteng, namun Ruli menyarankan meminta ke Bapeda melalui surat permohonan. Kemudian WahanaNews.co menyurat ke Bapeda sesuai arahan kadis Cikasda (5/9/2023)
Namun Bapeda baru balas surat WahanaNews.co seminggu kemudian
menemui sekban Bapeda Sulteng DirwanS.E diruang kerjanya pada (12/9/2023).
Baca Juga:
Praktik Pecah Paket Pokir DPRD Sulteng Cara Hindari Lelang, Sony Tandra: Jika Memang Salah, Silahkan KPK Tangkap tanpa Kecuali
Dirwan justru menyarankan meminta lansung data pokir DPRD Sulteng ke OPD masing-masing pengelola pokir DPRD sulteng sesuai arahan ibu sekprov Sulteng Dra Novalina MM.
WahanaNews.co kembali hubungi Kadis Cikasda Andi Ruli Djanggola namun tidak digubris. Kemudian WahanaNews.co mengunjungi kantornya tetapi beliau sedang keluar kota.
WahanaNews.co kemudian menemui Kabid jalan lingkungan CIKASDA Herawati ST diruang kerjanya (14/9/2023).
Herawati Mengatakan sebaiknya minta juga ke Kabid dan OPD lain karena Pokir DPRD Sulteng ini Cukup Besar.
Menurut Herawati bahwa ada 3000 lebih paket pokir DPRD Sulteng yang diajukan ke Pemprov namun cuma 2000 lebih yang disetujui sesuai Arahan KPK.
Herawati mengaku informasi itu dia ketahui saat mengikuti rapat pemprov Sulteng bersama dengan KPK dikantor Gubernur bulan lalu.
Menurut Herawati, untuk memberikan data pokir DPRD Sulteng di bidangnya harus minta ijin dulu kepada Kadis sebagai Pimpinan OPD.
"Saya harus minta ijin dulu kepada pak kadis selanjutnya akan kami infokan lewat staf kami" pungkas ibu Wati. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban dari Herawati.
Sikap pejabat CIKASDA berbeda dengan pejabat OPD lainnya yang juga mengelola pokir DPRD Sulteng. Misalnya dinas perkimtan dan pertanian Sulteng yang selalu siap memberikan data pokir DPRD sulteng untuk keperluan pemberitaan
WahanaNews.co menghubungi Basuki haryono di KPK lewat pesan WhatsApp terkait perihal ini.
"Pengawasan dari inspektorat juga dari masyarakat dan media, jika ada pelanggaran silakan disampaikan terlebih dahulu ke inspektorat. Kita bersama bangun provinsi Sulteng untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi". Kata Basuki Haryono (12/9/2023).
