WahanaNews-Sulteng | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengupayakan investasi yang masuk ke daerah itu harus berdampak langsung terhadap pengurangan pengangguran.
"Iya, investasi menjadi satu skema yang diintegrasikan oleh pemerintah dengan pengurangan pengangguran," ucap Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh, dihubungi dari Palu, Sabtu.
Baca Juga:
KPK Peringatkan Pemprov Sulteng Waspada Soal Realisasi Pokir DPRD: Tanggung Jawab Dinas Masing-masing
Realisasi investasi yang masuk ke Sulteng tahun 2022 berdasarkan data pemerintah setempat mencapai Rp32,1 triliun. Sementara untuk penanaman modal asing di Sulteng mencapai 2,2 miliar dolar AS.
Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulteng menargetkan investasi yang masuk sebesar Rp100 triliun lebih.
Sementara angka tingkat pengangguran terbuka di Sulteng tahun 2020 sebesar 3,77 persen dan menurun menjadi 3,75 persen pada tahun 2021. Tahun 2022 pengangguran di Sulteng kembali menurun dan tersisa 3, 07 persen.
Baca Juga:
Pemprov: Produksi Cabai Rawit Sulawesi Tengah Capai 20.450 Ton 2023
Ridha mengatakan Pemprov Sulteng telah membuat program semua bisa kerja yang bertujuan untuk pengurangan pengangguran.
Ia menjelaskan program "semua bisa kerja" akan mengintegrasikan program kesempatan bekerja yang ada di organisasi perangkat daerah, swasta, perguruan tinggi, dan perangkat milik pemerintah serta BUMN.
Nantinya, tambah dia, terdapat potensi program "semua bisa kerja" akan berintegrasi dengan program para pemangku kepentingan tersebut, agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Misalnya, peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diintegrasikan dengan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial (CSR), serta industri yang menjadi tempat peluang kerja dan usaha di kawasan industri, serta perbankan yang menjalankan program kredit usaha rakyat.
Dari peluang tersebut, ia menjelaskan, terdapat dua sasaran skema yang didorong yakni terbukanya lapangan/lowongan kerja, serta adanya kesempatan kerja bagi tenaga lokal.[ss]
