Serta melakukan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel diharapkan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan bebas korupsi.
Sementara itu, di Sulawesi Tengah (Sulteng) tercatat ratusan miliar APBD mengalir mulus membiayai fasilitas mewah APH, diantaranya: pembangunan sejumlah Rumah Jabatan dan Klinik Kejati Sulteng sekira Rp 13 miliar, ditengah efisiensi anggaran tahun 2025.
Baca Juga:
SBMI Peringati May Day di Jambi, Isu Upah Rendah dan Outsourcing Jadi Sorotan
Hal ini sempat menimbulkan protes keras dari sejumlah elemen termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat sebab diduga jadi Bargaining sejumlah kasus, termasuk Sulteng Nambaso yang menyeret anak Gubernur Sulteng Muhammad Fathur Razaq.
Selain itu, hibah APBD Kabupaten Morowali sekira Rp 23 miliar mengalir membiayai pembangunan Kantor Polda Sulteng tahun anggaran 2026.
Berita terkait telah tayang di SULTENG.WAHANANEWS.CO, dengan judul: Soal Hibah APBD, Gubernur Sulteng Takut Menolak Permintaan APH di Tengah Efisiensi Anggaran(?)
Baca Juga:
Heboh Dugaan Korupsi MBG, Proyek Sertifikasi Halal Rp141 Miliar Disorot KPK
sulteng.wahananews.co/utama/gubernur-sulteng-takut-menolak-permintaan-fasilitas-aph-di-tengah-efisiensi-anggaran-Uza9IfesZQ
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
