Tanpa langkah ini, citra “gubernur yang paham Morowali” bisa runtuh jadi gubernur yang diam saat APBD bergeser.
Intinya, peran gubernur bukan cuma menandatangani pergub dan menghadiri acara. Di sistem otonomi daerah, gubernur adalah penyeimbang terakhir sebelum kebijakan kabupaten/kota merugikan warganya sendiri.
Baca Juga:
Dampak Geopolitik Global, Program MBG Dipangkas Jadi 5 Hari
Kalau Anwar Hafid benar-benar mau menjaga marwah efisiensi anggaran dan berpihak pada warga Morowali, maka ujian pertamanya ada di sini: berani tidak dia mempertanyakan hibah Rp23 miliar ini?
SULTENG.WAHANANEWS.CO, berupaya hubungi nomor WhatsApp Anwar Hafid, guna mendapatkan klarifikasi, Namun belum direspon Jumat (22/5/2026).
Kemudian kembali menghubungi pada dua hari kemudian, akan tetapi hingga berita ini ditayangkan upaya klarifikasi ini tidak juga ditanggapi. Minggu (24/5/2026)
Baca Juga:
DPR Ingatkan, Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipangkas Demi Efisiensi
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
