SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Di tengah sorotan hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Rp23 miliar untuk Bagun gedung Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah (Sulteng), peran Gubernur Anwar Hafid jadi titik krusial yang belum disentuh secara tajam. Padahal, posisi dia sangat diharapkan oleh masyarakat Morowali, Ia mantan Bupati Morowali 2 periode yang kini jadi Gubernur Sulteng.
1. Gubernur bukan sekadar penonton
Baca Juga:
Dampak Geopolitik Global, Program MBG Dipangkas Jadi 5 Hari
Anwar Hafid dilantik sebagai Gubernur Sulteng 20 Februari 2025. Sebelumnya, ia memimpin Kabupaten Morowali dari 2007 - 2018. Artinya, ia paham struktur APBD Morowali, tahu mana pos yang vital, dan tahu dampak setiap keputusan anggaran ke rakyat.
Dalam sistem pemerintahan daerah, gubernur punya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota berdasarkan UU 23/2014. Pengawasan itu mencakup kesesuaian APBD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menagah Daerah (RPJMD) prioritas nasional, dan prinsip efisiensi.
Kalau hibah besar untuk institusi vertikal terjadi di tengah himpitan kemiskinan Morowali, maka pertanyaan publik sederhana: di mana fungsi pengawasan itu dijalankan?
Baca Juga:
DPR Ingatkan, Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipangkas Demi Efisiensi
2. Konflik Kepentingan dan Tanggung Jawab Politik
Anwar punya beban ganda. Di satu sisi, dia mantan bupati yang dibangun reputasinya dari Morowali. Di sisi lain, dia kini kepala wilayah Sulteng yang harus menjaga keseimbangan fiskal seluruh kabupaten/kota.
Membiarkan APBD Morowali dialirkan untuk kantor polisi provinsi tanpa uji kepatutan publik bisa dibaca dua hal:
