1) Lalai: Gubernur tidak menggunakan kewenangannya untuk mengoreksi kebijakan anggaran yang tidak prioritas.
2) Restu diam-diam: Ada komunikasi politik di balik layar yang membuat Morowali “mengalah” demi kepentingan Polda Sulteng.
Baca Juga:
Dampak Geopolitik Global, Program MBG Dipangkas Jadi 5 Hari
Keduanya sama-sama problematik karena merusak prinsip akuntabilitas. Kalau alasannya solidaritas antar-daerah, maka harus dijelaskan di forum resmi, bukan lewat peletakan batu pertama yang kesannya sudah final.
3. Yang harus dilakukan Anwar Supaya tidak dinilai lalai
Gubernur Sulteng Anwar Hafid semestinya punya 3 langkah konkret:
Baca Juga:
DPR Ingatkan, Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipangkas Demi Efisiensi
1) Minta klarifikasi resmi ke Pemkab Morowali soal dasar hukum, besaran, dan urgensi hibah tersebut dan hasilnya dibuka ke publik.
2) Evaluasi kesesuaian dengan RPJMD Morowali dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Kalau tidak masuk prioritas, gubernur bisa rekomendasikan revisi.
3) Buka ruang dialog dengan DPRD Morowali dan masyarakat sipil. Jangan biarkan polemik ini hanya jadi konsumsi media sosial.
