SULTENG.WAHANANRWS.CO, Kota Palu–Praktik memecah mata anggaran sejumlah proyek pokok pikiran (Pokir) Anleg DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) adalah modus menghindari jalur lelang.
Hal itu diduga terjadi di RSUD Undata Sulteng, Jalan RE Martadinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu
Baca Juga:
Pemkab Donggala Lamban Realisasi Talang Air Irigasi: 450 Hektare Sawah Ogoamas I Terancam Gagal Tanam
Pasalnya, sejak awal perencanaan pemeliharaan toilet RSUD Undata Sulteng disinyalir sengaja memecah anggaran dari Rp230 juta menjadi dua paket yakni, masing-masing Rp170 juta untuk perbaikan toilet di poliklinik lantai 1, dan Rp60 juta untuk perbaikan toilet di Bidang Program di lantai 2, kemudian diusulkan terpisah yang de facto dikerjakan di tahun yang sama, yakni tahun anggaran (TA) 2023.
Menanggapi Hal ini, Koordinasi Supervisi KPK, Person ini Charge Sulteng Iwan Lesmana, menyebut, Pemecahan paket pekerjaan jasa proyek pemerintah merupakan modus untuk fraud 'tipuan-red' kepada tim pengawas kegiatan
“Jika motif menghindari lelang, jangan-jangan sudah ada kontraktor yang mau ditunjuk langsung oleh pejabat terkait,” ujar Iwan Lesmana Kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO, Senin (3/2/2024).
Baca Juga:
Korupsi APD Covid Negara Rugi Rp24 Miliar, Eks Kadinkes Sumut Divonis 10 Tahun Bui
Lesmana, lebih lanjut mengatakan, dari pengalamannya sebagai aparat penegak hukum, membuktikan bahwa pemecahan dan pemisahan paket prasarana adalah untuk mengelak dari lelang.
“jika itu terjadi maka pasti ada suap-gratifikasi dan konflik kepentingan. itu adalah modus klasik,” ungkap Lesmana.
Lain pihak, Ketua komisi lll DPRD Sulteng Sony Tandra, menanggapi proyek pokirnya di RSUD Undata yang bermasalah, Politisi senior Partai Nasdem ini justru pesankan untuk dilaporkan kepada KPK jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pokir DPRD Sulteng, tanpa terkecuali.
