SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Dugaan "kongkalikong" dalam pemberian hibah APBD Rp13 miliar dari Pemprov Sulawesi Tengah ke Kejaksaan Tinggi Sulteng semakin menguat.
Hibah untuk 3 unit Rumah jabatan Wakil Kejati, Asintel, Aspidum, dan Klinik Gigi disorot publik. Aktivis menilai alokasi itu sebagai bentuk bagi-bagi proyek dan terindikasi penyuapan terselubung kepada APH. Pasalnya, hibah tersebut diberikan di tengah kondisi masyarakat yang masih kesulitan dan angka kemiskinan masih sangat jauh dari target nasional.
Baca Juga:
Bupati Masinton Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tapteng Terkait Rekomendasi LKPJ TA 2025
Dugaan makin kuat setelah proyek tersebut terpantau dikondisikan ke kontraktor tertentu. Desakan kini mengarah ke KPK untuk segera menyelidiki modus alur anggaran tersebut.
Alokasi Bukan Prioritas: Rakyat Sulit, Hibah Jalan Terus, APBD Carut Marut
Anggaran hibah jumbo tersebut bersumber dari Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air (Cikasda) tahun 2025. Alokasi itu dinilai bukan belanja prioritas, apalagi di tengah Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran.
Baca Juga:
Gelontorkan Puluhan Miliar ke APH Saat Rakyat Menjerit, KPK Harus Segera Turun ke Sulteng
Aktivis menyoroti masih banyak kebutuhan dasar masyarakat Sulteng yang belum tersentuh: pengadaan air bersih, pemeliharaan irigasi rusak, jalan lingkungan, drainase, tanggul abrasi pantai, penanganan ancaman banjir sungai, hingga gaji guru honorer dan PPPK yang terbengkalai sehingga pengelolaan APBD dianggap "carut marut"
Kondisi serupa terjadi di Morowali. Hibah APBD Morowali Rp23 miliar untuk pembangunan Kantor Krimsus Polda Sulteng juga jadi sorotan. Padahal warga Morowali masih menghadapi kesulitan air bersih, jalan rusak, jembatan putus, dan penanggulangan banjir yang belum tuntas. Proyek ini juga disebut-sebut dikondisikan pada kontraktor tertentu pada saat tender.
"Ini jelas ketimpangan. Gaji 13 dan 14 PPPK yang semestinya jadi prioritas saja terabaikan, tapi hibah ke vertikal jalan terus. Ini diduga bentuk penyuapan terselubung agar pengawasan APH ke Pemda melemah," ujar aktivis Moh Raslin di Palu, Jumat (7/8/2026).
