"Kami tidak sedang mencari konflik dengan pemerintah pusat. Kami sedang memperjuangkan keadilan fiskal. Sulteng harus mendapatkan penghormatan fiskal yang sebanding dengan kontribusi ekonominya kepada Republik Indonesia," ujar Yusuf.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan. Jika benar hampir Rp1 triliun hak Sulteng tertahan, maka dampaknya sangat besar bagi pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah terdampak tambang.
Baca Juga:
11 Wakil di Senayan Bungkam Saat Masyarakat Sulteng Perjuangkan DBH, Aktivis: Jangan Salah Pilih Lagi
"Hari ini kami mendapat kabar DBH sudah dianggarkan. Baik. Sekarang mari kita buktikan bersama. Berapa angkanya? Mana PMK-nya? Kapan cair?" pungkas yusuf.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
