SULTENG.WAHANANEWS.CO, Palu - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng untuk mengoptimalkan pengelolaan dan potensi pajak daerah.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Kamis (6/3/2025), mengatakan pentingnya pengelolaan pajak dari perusahaan yang beroperasi di Sulteng, khususnya Morowali dan Morowali Utara.
Baca Juga:
Pemerintah Palu Dorong Kolaborasi Strategi Ekonomi Inklusif untuk Kesejahteraan dan Pemerataan
Ia membandingkan kondisi di Sulteng dengan Kalimantan Timur yang mampu menyerap pajak dari perusahaan hingga Rp6 triliun, sementara di Sulteng penerimaannya masih jauh dari angka tersebut.
"Kami ini punya dana bagi hasil yang sangat kecil. Selama ini, setiap kali berbicara soal pajak, selalu ada alasan investasi, seakan-akan kita tidak punya keberanian untuk menagih hak kita sendiri," katanya.
Ia mengatakan investasi harus lebih tegas aturannya agar lebih memberikan manfaat bagi daerah. Menurut dia, salah satu sumber pajak yang potensial adalah pajak kendaraan perusahaan yang belum dimaksimalkan.
Baca Juga:
Anggota DPRD Sulawesi Tengah Soroti Masalah Sampah di Lambolo, Morowali Utara
Untuk itu, Gubernur mengajak BPKP untuk bergandengan tangan dalam mengelola potensi pajak di Sulawesi Tengah.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berkewajiban membayar pajak dapat lebih sadar dan jujur dalam memenuhi tanggung jawab mereka kepada daerah.
"Kita harus bersinergi dengan BPKP agar potensi pajak yang ada bisa benar-benar masuk ke kas daerah. Tidak boleh ada celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka," ujarnya.
