Jelasnya, sejak awal perencanaan proyek-proyek pokir ini sudah dipecah dengan nilai anggaran untuk sesuai klasifikasi penunjukan langsung (PL). Lalu kemudian, kontraktor pelaksana infrastruktur ini ditentukan sendiri para oleh Anggota DPRD pemilik pokir.
“Sehingga pelaksanaanya banyak terjadi praktek monopoli. Ada 20-an paket lebih proyek pokir PL Ibu Nilam di sini yang dikerjakan oleh DD. Saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena kontraktor pelaksananya sudah ditunjuk oleh DPR. Mereka sudah punya kontraktor masing-masing. Mereka yang menentukan bukan saya," ungkapnya.
Baca Juga:
Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah Sosialisasikan Mekanisme Penyusunan Pokir kepada DPRD 2024-2029
Ketua DPRD Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira, periode 2019-2024. Sekarang, dari Pemilu 2024, Politisi Partai Nasdem ini naik level menjadi Anggota DPRRI dari Dapil Sulteng, Selasa (14/5/20240. [WahanaNews.co / infopemilu.kpu.go.id].
Harris masih mengelak bicara lebih detail. Ia tidak menyebutkan perusahaan apa saja yang ia maksud, dengan dalih tak hafal satu per satu perusahan yang bersekutu dengan legislator yang dipakai untuk melaksanakan proyek prasarana ini.
“Silahkan saja cek langsung ke pihak kontraktornya,” kilah Harris.
Baca Juga:
KPK Ungkap Korupsi Pokir DPRD Sulteng dan Sulbar
Dari pernyataan Abdul Harris Karim, Sulteng.WahanaNews.co berupaya klarifikasi kepada Nilam Sari Lawira di Kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Kamis (5/4/2024).
Namun, saat itu, Ketua DPRD Sulteng ini sedang tidak masuk kantor.
"Ibu Ketua tidak masuk kantor karena sedang ada kegiatan ke Jakarta. Kalau terkait urusan pokir kami tidak tahu-menahu, karena ada staf khusus yang mengurus pokir Ibu, namanya Andri. Silahkan hubungi ia," tuturnya.
