Sulteng. WahanaNews.co - Sebelumnya WahanaNews.co memberitakan bahwa wakil ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin membantah ikut mencampuri urusan teknis pengelolaan pokir DPRD mulai penganggaran sampai penunjukan kontraktor pelaksana kegiatan.
Namun Beberapa kadis OPD provinsi Sulteng rame-rame mengakui bahwa kontraktor pokir DPRD ditunjuk langsung oleh pemilik pokir itu sendiri sementara kami hanya melaksanakan kegiatannya sesuai dengan DPA yang dititipkan kepada kami oleh angleg DPRD Sulawesi Tengah.
Baca Juga:
Pertentangan: Kebijakan Sekprov Diabaikan Pejabat Dinas Sulteng
WahanaNews.co pada Selasa 12/9/2023 mengunjungi gedung CIKASDA salah satu OPD di provinsi Sulteng yang mengelola dana pokir DPRD cukup besar, nilai pokir DPRD yang dititip di OPD mencapai puluhan milyar, namun kami tidak tau nilai realnya.
WahanaNews.co pernah menanyakan nilai pokir DPRD kepada kadis CIKASDA Dr.andi Rully Djanggola lewat SMS pada 28/9/2023 namun Rully menyarankan untuk ambil data melalui BAPEDA Sulteng WahanaNews.co melayangkan surat ke BAPEDA namun kemudian pihak BAPEDA melalui PPID justru mempersilahkan untuk menelusuri lansung data pokir DPRD ke OPD masing-masing.
Pada awal tahun 2023 WahanaNews.co telah merilis berita dan menyoroti sistem penganggaran APBD melalui alokasi dana pokir sebesar RP.1.6 milyar yang dipecah-pecah menjadi 8 paket. Masing masing paket dianggarkan Rp 200 juta tepatnya di bidang UPT 1 CIKASDA Sulteng.
Baca Juga:
Praktik Pecah Paket Pokir DPRD Sulteng Cara Hindari Lelang, Sony Tandra: Jika Memang Salah, Silahkan KPK Tangkap tanpa Kecuali
Sistem penganggaran itu diduga sengaja dilakukan untuk menghindari proses lelang dan diduga untuk memuluskan para kontraktor DPRD melaksanakan kegiatan pokir DPRD. Dugaan itu sangat mendasar dikarenakan titik-titik lokasi proyek semuanya berdekatan mulai dari desa Bou sampai desa Ogoamas1 kabupaten Donggala yang berada di satu jalur jalan poros.
Sorotan berita Wahannews.co tentang prosedur penganggaran pada saat itu yang dianggap menyalahi aturan kemudian di tanggapi oleh KPK namun pihak CIKASDA tetap melaksanakan proyek tersebut
WahanaNews,co menemui ibu Diyan ST kepala UPT yang membawahi wilayah 1 CIKASDA Sulteng. Diyan mengaku tidak tahu menahu karena itu usulan DPRD sudah berbentuk DPA baru dititipkan.
