SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) dilaporkan mengalami kekosongan. seluruh Pejabat di lingkungan pemprov diduga sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota sehingga tidak ada aktivitas pelayanan masyarakat,
Hal itu terungkap saat puluhan petani korban penyerobotan lahan oleh perusahaan sawit dari dua kecamatan, yakni, Lampasio dan Ogodeide, Kabupaten Toli-Toli, mendatangi Kantor Gubernur guna mengadukan nasib mereka kepada Gubernur Anwar Hafid, di Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Rabu (27/8/2025).
Baca Juga:
KPK Peringatkan Pemprov Sulteng Waspada Soal Realisasi Pokir DPRD: Tanggung Jawab Dinas Masing-masing
Namun, ironisnya, tidak satu pun pejabat yang dapat ditemui, mulai dari Gubernur, wakil Gubernur, sekretaris daerah, para asisten maupun para kepala biro, semua tidak ada ditempat.
Kedatangan rombongan masyarakat petani Toli Toli tersebut dipimpin sejumlah ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Palu, diantaranya: Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LKPP RI) Harsono Bareki; Ketua Koalisi Anti Korupsi (KAK) Marwan, Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Abdul Salam; dan Aliansi International Association of Democratic Lawyer Perserikatan Bangsa Bangsa (ADL - PBB) Perwakilan Indonesia Moh Raslin.
Ketua LPPN RI Harsono Bereki, mengaku sangat kecewa dengan kejadian tersebut, Ia mengatakan seharusnya pelayanan publik di pemerintahan tidak boleh kosong, apalagi pusat pemerintahan seperti kantor Gubernur ini.
Baca Juga:
Pemprov: Produksi Cabai Rawit Sulawesi Tengah Capai 20.450 Ton 2023
Menurutnya, Ia bersama rombongan hanya ditemui oleh Satuan Pamon Praja yang sedang bertugas, mereka mengatakan bahwa tidak ada pelayanan di kantor Gubernur, semua pejabat sedang keluar kota.
“Tadi pagi Kami bersama puluhan petani sawit dari Toli-toli mendatangi kantor Gubernur untuk menanyakan nasib lahan mereka yang sudah puluhan tahun diterobos perusahan sawit, tapi ternyata tidak ada satupun pejabat yang bisa ditemui, semua keluar kota,” ujar Harsono Bareki kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO.
Harsono lebih lanjut mengatakan bahwa kekosongan pelayanan publik di pusat pemerintahan merupakan pelanggaran yang sangat fatal, hal itu dapat dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai pelanggaran berat.
