Hj Salam juga menepis isu bahwa Gapensi tidak aktif melakukan konsultasi kepada pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Saya sudah capek melakukan konsolidasi kesana kemri datangi OPD tapi sampai saat ini juga belum ada kegiatan proyek yang diberikan kepada kami,” tuturnya.
Baca Juga:
Korupsi Dana Masjid, Kades dan Kontraktor di Klaten Dijebloskan ke Penjara
Sementara itu, Wakil Ketua Gapensi Sulteng Andi Ridwan, menyoroti lemahnya peran kepala daerah terhadap pemberdayaan kontraktor lokal, Ia menegaskan bahwa kepala daerah semestinya lebih mengutamakan kontraktor lokal daripada kontraktor luar, Menurutnya, hal itu adalah bagian dari kewajiban kepala daerah.
Selain itu kata Andi Ridwan, APBD yang semestinya menyumbang pertumbuhan ekonomi di daerah justru banyak lari keluar sebab proyek APBD hampir semua dikerjakan oleh kontraktor luar daerah sementara kontraktor lokal hanya jadi penonton.
“Kepala daerah wajib memperhatikan dan membina kontraktor lokal salah satu tujuannya agar APBD berputar di dalam daerah dan membangkikan prekonomian didaerah, tapi ini APBD di Sulteng banyak yang lari keluar daerah karena kontraktornya rata rata orang luar, disini dituntut peran kepala daerah utamanya Gubernur,” harap Andi Ridwan.
Baca Juga:
Lebaran Depok 2026 untuk Semua: Usung Tema “Depok Rumah Kita”
Sementara itu, Sejumlah Kontraktor lokal yang hadir pada diskusi tersebut mengaku kesulitan dengan kondisi saat ini. Apalagi munculnya sistem e-katalog yang memudahkan para kontraktor luar Sulteng mengkondisikan proyek-proyek tertentu.
Menurutnya, sedangkan proyek besar bisa dikondisikan apalagi proyek penunjukan langsung.
“Jangankan proyek besar, proyek-proyek PL saja semua sudah ada yang punya, kami tidak tahu siapa semua kerjakan proyek proyek itu,” kata salah satu anggota Gapensi itu.
