SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu – Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi (Gapensi) Sulawesi Tengah (Sulteng) berharap Gubernur Anwar Hafid menepati janjinya agar ikut memberdayakan kontraktor lokal pada proyek APBD tahun 2026.
Ketua Gapensi Sulteng Hj Salam, mengatakan bahwa sebelumnya, pada tahun 2025 dirinya bersama sejumlah anggota Gapensi telah melakukan konsolidasi ke Pemerintah Provinsi Sulteng termasuk menemui Gubernur Anwar Hafid.
Baca Juga:
Korupsi Dana Masjid, Kades dan Kontraktor di Klaten Dijebloskan ke Penjara
Menurutnya, pada konsolidasi saat itu Anwar Hafid berjanji akan memberikan ruang kepada kontraktor lokal agar ikut berpartisipasi dalam proyek APBD.
Namun, pada saat itu kata Hj Salma, Anwar Hafid menyebut bahwa proyek pada tahun 2025 masih dikondisikan oleh pemerintah daerah sebelumnya, sehingga yang dijanjikan adalah proyek anggaran tahun 2026.
Hal itu diungkap Hj Salma, pada acara diskusi bersama sejumlah anggota Gapensi, di Kafe dan Restoran Triple F, Jalan Mangunkusumo, Kota Palu, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga:
Lebaran Depok 2026 untuk Semua: Usung Tema “Depok Rumah Kita”
“Tahun 2025 Saya bersama beberapa anggota Gapensi sudah menemui pak Gubernur untuk membicarakan nasib kontraktor lokal, Gubernur pada saat itu janjikan tahun 2026 karena pada 2025 katanya masih diatur oleh kepala daerah sebelumnya,” ungkap Hj Salma.
Diskusi ini sendiri muncul menyikapi maraknya kontraktor luar daerah menguasai proyek APBD di Sulteng, Sementara kontraktor lokal hanya jadi penonton.
Lebih lanjut Hj Salma mengatakan bahwa Gapensi adalah mitra pemerintah terutama dalam pelaksanaan jasa konstruksi, kewajiban Gapensi Sulteng adalah memastikan semua anggotanya ikut diberdayakan terutama dalam proyek APBD baik di provinsi maupun kabupaten - kota.
Hj Salam juga menepis isu bahwa Gapensi tidak aktif melakukan konsultasi kepada pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Saya sudah capek melakukan konsolidasi kesana kemri datangi OPD tapi sampai saat ini juga belum ada kegiatan proyek yang diberikan kepada kami,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Gapensi Sulteng Andi Ridwan, menyoroti lemahnya peran kepala daerah terhadap pemberdayaan kontraktor lokal, Ia menegaskan bahwa kepala daerah semestinya lebih mengutamakan kontraktor lokal daripada kontraktor luar, Menurutnya, hal itu adalah bagian dari kewajiban kepala daerah.
Selain itu kata Andi Ridwan, APBD yang semestinya menyumbang pertumbuhan ekonomi di daerah justru banyak lari keluar sebab proyek APBD hampir semua dikerjakan oleh kontraktor luar daerah sementara kontraktor lokal hanya jadi penonton.
“Kepala daerah wajib memperhatikan dan membina kontraktor lokal salah satu tujuannya agar APBD berputar di dalam daerah dan membangkikan prekonomian didaerah, tapi ini APBD di Sulteng banyak yang lari keluar daerah karena kontraktornya rata rata orang luar, disini dituntut peran kepala daerah utamanya Gubernur,” harap Andi Ridwan.
Sementara itu, Sejumlah Kontraktor lokal yang hadir pada diskusi tersebut mengaku kesulitan dengan kondisi saat ini. Apalagi munculnya sistem e-katalog yang memudahkan para kontraktor luar Sulteng mengkondisikan proyek-proyek tertentu.
Menurutnya, sedangkan proyek besar bisa dikondisikan apalagi proyek penunjukan langsung.
“Jangankan proyek besar, proyek-proyek PL saja semua sudah ada yang punya, kami tidak tahu siapa semua kerjakan proyek proyek itu,” kata salah satu anggota Gapensi itu.
[Redaktur : Sobar Bahtiar]
