Apalagi sekarang banyak dugaan kasus kasus besar dilaporkan ke Kejati tapi tidak satupun yang sampai ke pengadilan,” ungkap Harsono.
Proyek Pembagunan klinik mewah Kejati Sulteng yang memakai dana APBD Pemprov Sulteng ditengah seruan efesiensi anggaran oleh Presiden Prabowo, Jumat (8/8/2025) [SULTENG.WAHANANEWS.CO / Awiludin Moh Ali]
Baca Juga:
Biaya Perjalan Dinas Komisi IV DPRD, BPBD, Disdik Sulteng Habiskan Rp220 juta
Lebih Lanjut Harsono, mengatakan bahwa bukan hanya Kejati Sulteng yang kerap minta dana hibah ke pemda, sebelumnya Kejari Kota Palu juga pernah meminta hibah APBD kepada Pemkot Palu sebesar Rp4 miliar lebih, guna pembagunan Kantor, di Jalan Prof Moh Yamin, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Setelan, pada tahun 2024 yang lalu.
Selain itu, Kata Harsono, Badan Pemeriksa Keuangan BPKP Sulteng juga disebut pernah menerima uang CSR dari Bank Sulteng yang bernilai miliaran, padahal saat itu pengelolaan keuangan Bank Sulteng sedang disoroti.
Selanjutnya Harsono, juga mengkritik fungsi DPRD sebagai wakil rakyat dalam pengawasan APBD, yang hanya diam dan tidak membela kepentingan masyarakat, bahkan DPRD juga ikut bagi bagi jatah kue dari APBD. yakni, anggaran proyek pokir.
Baca Juga:
Mengapa Pejabat Sulteng Bergerombolan ke Jakarta ditengah Defisit APBD 2025
“Jika semua lembaga pengawas pengelolaan uang Negara sudah bagi bagi kue seperti ini, maka siapa lagi yang kita harapkan di Negeri ini, Siapa lagi yang mengawasi pengelolaan uang negara agar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Termasuk fungsi pengawasan DPRD, mereka kadang kadang justru secara berjamaah memanfaatkan regulasi, menyalahgunakan kewenagan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, Namun tidak memikirkan penderitaan rakyat yang memberikan amanah kepadanya,” tegas Harsono.
Sebelumnya, Presiden Prabowo, keluarkan instruksi (Inpres) nomor 1 tahun 2025 yang bertujuan agar pemerintah daerah mengelola APBD secara efisiensi dan lebih mengutamakan belanja publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. utamanya infrastruktur pangan dan jalan lingkungan guna mempercepat perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan.
