“Ini bukan sekadar soal pertambangan, tetapi juga kejahatan ekonomi dan lingkungan,” tegas Safri.
Politisi Partai PKB itu mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap izin PT CPM sebagai pemegang kontrak karya di wilayah tersebut.
Baca Juga:
Percepat Pemulihan Usai Bencana di Sumatera, Polri Kerahkan Alat Berat
Ia juga meminta pengawasan distribusi bahan kimia berbahaya diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pelaku tambang ilegal.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat. Semua pihak yang lalai harus dimintai pertanggungjawaban,” pungkas Safri.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
