Namun, walaupun KPK kerap peringatkan kepada Pemprov maupun DPRD Sulteng, akan tetapi dugaan penyalahgunaan pokir DPRD di Sulteng justru ditemukan makin masif.
Praktik ini disinyalir terjadi berawal pada saat pembahasan APBD, kewenangan budgeting Aleg DPRD diduga menjadi pemicu terjadinya konflik kepentingan antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Baca Juga:
KPK Tahan Empat Tersangka Baru Kasus Pemerasan Izin TKA di Kemenaker
Adapun pokir DPRD Sulteng yang ditemukan bermasalah diantaranya: proyek renovasi WC RSUD Undata, pokir Sonny Tandra ini sedang disoroti karena dikerjakan oleh anaknya sendiri, proyek ini belum setahun sudah ditemukan rusak dan tidak dapat digunakan pasien.
Kemudian, terpantau 2 unit mesin panen padi Combine Harvest senilai Rp1 miliar bantuan pemprov Sulteng melalui pokir DPRD yang diduga diperjualbelikan kepada petani di Kabupaten Banggai dan Donggala.
Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura (THP) Sulteng Nelson Metubun, kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO, Rabu (30/4/2025).
Baca Juga:
Istri Kadis PUPR Nonaktif Sumut Diperiksa KPK, Kasus Korupsi Jalan Capai Rp 231 Miliar
Selanjutnya,120 paket Jalan Usaha Tani pokir DPRD Tahun Anggaran 2023 di Dinas TPH Sulteng, semua kontraktornya ditunjuk dan dimonopoli oleh pemilik pokir, proyek ini bernilai sekira Rp22,5 milir.Namun, ditemukan banyak bermasalah karena perencanaannya tidak cermat (asal jadi).
Hal itu diungkap oleh Kepala Bidang Sarana prasarana TPH Sulteng Marini, kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO, Rabu (31/1/2024).
Berita tersebut telah tayang di SULTENG.WAHANANEWS.CO dengan judul Sejumlah Pokir DPRD Sulteng Bermasalah, KPA Marini tak Punya Data Kadis TPH Nelson Metubun Menghindar https://sulteng.wahananews.co/utama/sejumlah-pokir-dprd-sulteng-bermasalah-kpa-marini-tak-punya-data-kadis-tph-nelson-metubun-menghindar-hwauZP5Ut6
