“Perencanaan kedua toilet RSUD Undata itu sudah melanggar aturan Perpres nomor 12 tahun 2021 yaitu Pasal 20 ayat (2), karena sejak awal perencanaan sengaja memecah paket menjadi dua paket diduga untuk menghindari lelang,” ujar anggota LKPP Sulteng ini kepada Sulteng.Wahananews.co, Sabtu (24/2/2024).
Demikian pula, polan, seorang ahli dan auditor aparat penegak hukum lainnya, secara awanama menguatkan sinyalemen niatan buruk perihal praktik membuat mata-kegiatan proyek prasarana demi menghindari jalur lelang.
Baca Juga:
Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah Sosialisasikan Mekanisme Penyusunan Pokir kepada DPRD 2024-2029
“Pemecahan paket pekerjaan jasa merupakan modus untuk fraud ‘tipuan-red kepada tim pengawas kegiatan.Jika motif menghindari lelang, jangan-jangan sudah ada yang mau ditunjuk langsung,” ujar polan.
Sebut sosok yang tak ingin namanya disiarkan ini–dengan alasan profesi–bahwa dari pengalamannya sebagai aparatur negara, ditemukan membuktikan bahwa pemecahan dan pemisahan paket prasarana adalah untuk mengelak dari lelang.
“Pasti ada suap-gratifikasi dan konflik kepentingan. itu adalah modus klasik,” ujar narasumber awanama ini.
Baca Juga:
KPK Ungkap Korupsi Pokir DPRD Sulteng dan Sulbar
Lain pihak, Ketua komisi lll DPRD Sulteng Sony Tandra, menjawab proyek pokirnya di RSUD Undata bermasalah, politisi senior Partai Nasdem ini justru pesankan untuk dilaporkan kepada KPK jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pokir DPRD Sulteng, tanpa terkecuali.
“Jika menemukan pelanggaran minta KPK tangkap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pokir DPRD Sulteng tanpa terkecuali,” kata Sonny tandra via pesan singkat Whatsapp kepada Sulteng.Wahananews.co, Kamis (8/2/2024).
Pantauan Sulteng.WahanaNews.co, kedua paket proyek toilet Pokir DPRD Sony Tandra di RSUD Undata sudah selesai. Namun, berkesan dikerjakan asal jadi. Tampak beberapa item pekerjaan tidak rapi, terlihat bekas rembesan air di plafon toilet dan beberapa pemasangan keramik yang tidak rapi. Padahal, proyek ini baru saja selesai sekira tiga bulan belakangan. Selain itu, beberapa proyek APBD di RSUD Undata Sulteng lainnya, tidak memasang plang proyek sehingga sulit dipantau oleh masyarakat dan pers.
