SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel mewah Grand Syah, di tengah efisiensi anggaran. sorotan publik menilai mencederai rasa keadilan sebab dilaksanakan ditengah penderitaan para tenaga honorer yang hingga kini belum menerima gaji akibat efisiensi anggaran. Senin (27/4/2026)
Hal ini dianggap kontradiktif dengan imbauan efisiensi anggaran, menimbulkan persepsi negatif bahwa Gubernur Sulteng Anwar Hafid, bersama sejumlah kepala daerah se-kabupaten/kota lebih mengutamakan kenyamanan fasilitas dibandingkan penghematan APBD yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
Baca Juga:
Pemerintah Dorong Daerah Percepat Penanganan TBC demi Lindungi Masyarakat
Kritik masyarakat: terhadap pemilihan hotel mewah ini dinilai menunjukkan kurangnya empati Anwar Hafid, bersama sejumlah kepala daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama saat pemerintah gencar mengkampanyekan efisiensi anggaran.
Jargon efisiensi anggaran seolah hanya ditujukan terhadap para honorer yang gajinya kecil tapi kerjanya padat, sementara para pejabat gaji besar dan leluasa menikmati fasilitas mewah yang bersumber dari uang rakyat.
“Kami honorer setiap hari menunggu kebijakan pembayaran gaji kami untuk memenuhi kebutuhan kami dan keluarga kami setiap hari, sementara para pejabat menikmati fasilitas mewah setiap hari,” kesal salah satu honorer yang tidak bersedia disebutkan identitasnya kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO,
Baca Juga:
Mendagri Ingatkan ASN: Libur Usai, Saatnya Kerja Lebih Keras
Bukan hanya itu, Sebelumnya Pemprov Sulteng juga menggelar konser mendatangkan artis ibukota pada hari ulang tahun Pemprov Sulteng, dimana Gubernur Sulteng Anwar Hafid, dinilai berjoget joget diatas penderitaan honorer.
Walaupun tidak menggunakan APBD tapi cukup mencederai rasa keadilan para honorer yang hingga kini belum jelas nasibnya.
"Para pejabat Sulteng berjoget-joget bersama artis ibukota di acara Hut Sulteng Nambaso, memang katanya tidak pake APBD tapi cukup mencederai rasa keadilan bagi kami," tutur honorer lainnya.
