Sulteng.WahanaNews.co, Palu - Provinsi Sulawesi Tengah, bersama dengan empat provinsi lain yang berbatasan dengan Selat Makassar, telah secara tegas mengambil sikap untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta mengelola secara efektif sumber daya kemaritiman yang melimpah. Melalui inisiatif yang menggairahkan, mereka menggelar serangkaian kegiatan yang mengilhami, dikenal sebagai "Road to Selat Makassar Summit 2024.
"Sulawesi Tengah memiliki sangat banyak potensi untuk menjadi penyangga IKN di Kalimantan Timur. Sementara itu, Selat Makassar merupakan poros lalu lintas distribusi logistik dan perdagangan di Kawasan Indonesia Timur, sehingga sangat strategis untuk mendukung IKN dan pertumbuhan ekonomi kemaritiman," kata Gubernur Sulteng Rusdy Mastura saat menyampaikan sambutan saat rapat koordinasi "Road to Selat Makassar Summit 2024" di Palu, Sulteng, Senin (4/3/2024).
Baca Juga:
Lapor KPK Soal Pokir DPRD Sulteng, Kadis Perkimtan: Termasuk 20-an Proyek Milik Ketua Nilam Sari Lawira
Ia menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah disiapkan untuk menjadi salah satu provinsi penyangga IKN, karena itu dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan sejumlah daerah lainnya, khususnya wilayah Sulawesi dan Kalimantan.
Untuk itu, pihaknya menginisiasi diselenggarakannya kegiatan Road to Selat Makassar Summit 2024 dengan maksud sebagai langkah koordinasi dan kolaborasi untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten sekawasan Selat Makassar untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kemaritiman.
Selain itu, rapat koordinasi tersebut juga dalam rangka mendukung investasi pusat pertumbuhan ekonomi kelautan serta mendukung pembangunan IKN melalui pembangunan infrastruktur konektivitas yang merata dan berkeadilan.
Baca Juga:
Gubernur-Sulteng Ingatkan Pj Bupati Donggala Jaga Netralitas ASN
Rapat koordinasi yang mengusung tema "Membangun Kerja Sama Pemerintahan Kawasan Selat Makassar sebagai Wujud Dukungan Terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN)" itu menghadirkan lima perwakilan provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Menurut Gubernur, pengelolaan selat yang dilayari 36.000 kapal dalam setahun itu, dinilai sangat strategis guna mendukung IKN sehingga penting untuk membahas bersama pengelolaan potensi sumber daya dalam kawasan Selat Makassar.
Melalui rapat koordinasi itu, diharapkan pemerintah daerah sekawasan Selat Makassar dapat memiliki kesepahaman bersama tentang peluang dan potensi Selat Makassar sekaligus hambatan dan tantangan pertumbuhan pembangunan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kelautan di kawasan itu.
