Sementara itu, Kasubbagminopsnal Bagbinopsnal Humas Polda Sulteng Reky Monitung, saat dihubungi belum memberikan jawaban secara rinci,
"Selamat siang pak, masih giat sidang, Ijin mohon waktu nanti kami hubungi kembali," tulis Kompol menjawab konfirmasi SULTENG.WAHANANEWS.CO, (16/3/2026)
Baca Juga:
Gubernur Lalai di Tengah Efisiensi(?) Rp23 Miliar APBD Morowali Mulus ke Polda Sulteng
Namun hingga berita ini ditayangkan tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Kompol Reky.
Literasi SULTENG.WAHANANEWS.CO, Pemkab Morowali yang Kaya semestinya menghibahkan kelebihan APBD ke kabupaten tetangga yang miskin guna pengentasan Kemiskinan, hal ini berdasarkan Regulasi Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Perubahan ke-4 (No. 123 Tahun 2018) yang mengatur pedoman hibah yang bersumber dari APBD.
Pantauan SULTENG.WAHANANEWS.CO, Angka kemiskinan di Sulteng tertinggi di Kabupaten Banggai kepulauan, Donggala, Tolitoli, Buol, Tojo Una-Una, Sigi, dan Parigi Moutong.
Baca Juga:
KPK Sorot Hibah Rp23 Miliar Pemkab Morowali ke Polda Sulteng, Bupati dan Gubernur Diam
Namun, pada umumnya Kepala daerah di Sulteng lebih mementingkan menghibahkan Kelebihan APBD ke instansi vertikal, utamanya ke APH, terpantau sekira Rp 200 miliar APBD kabupaten/kota se-Sulteng dihibahkan ke Instansi vertikal termasuk Pemprov Sulteng.
Sejumlah pihak menilai hal ini sebagai bentuk pelemahan pengawasan APH terhadap pengelolaan APBD, tidak jarang ditemukan APH di daerah tidak bersikap independen saat menangani kasus yang melibatkan kepala daerah.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
