Sinyalemen monopoli proyek pokir, diantaranya perihal 20-an paket proyek Pokir Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira yang Kedua DPW Nasdem Suleng dengan nilai sekira Rp5 miliar, oleh kontraktor DD
“Saya sudah sampaikan kepada KPK bahwa pelaksanaan proyek pokir selama ini di monopoli oleh kontraktornya rekom anggota DPRD. Karena KPK menanyakan perihal ini, maka saya harus jawab dengan jujur, tidak ada yang saya tutupi. Bahkan, dokumen DPA proyek Pokir DPRD Sulteng sudah saya serahkan semua sesuai permintaan KPK,” ujar Abdul Haris kepada Sulteng.WahanaNews.co, Senin (1/4/2024).
Baca Juga:
Korupsi APD Kemenkes, KPK Ungkap Satu Tersangka Beli Pabrik Air Minum Kemasan Rp60 Miliar
Selain tiu, adalah proyek kakus di RSUD Undata Pemprov Sulteng, yaitu berasal dari pokir lintas dapil milik Anggota Fraksi Nasdem Sonny Tandra, sekira Rp 170 juta. Proyek kakus ini, dipecah menjadi dua pekerjaan di tempat yang sama menjadi penunjukan langsung (PL) yang dikerjakan oleh anaknya Sonny Tandra. Kemudian, de facto ditemukan kerugian negara oleh Inspektorat Provinsi Sulteng.
Perihal hal ini, Sony Tandra berbeda pendapat dengan KPK, Ia menilai, KPK salah menafsirkan regulasi, jika KPK hanya berpedoman kepada Pasal 78, 178, dan 238 (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sinyalemen lain, ada delapan paket proyek jalan usaha tani pokir Anggota Fraksi PKB, Kahar kardin di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulteng senilai Rp1,5 miliar di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Menurut Kadis THP Nelson Metubun, kedelapan proyek ini dikerjakan hanya satu orang yakni, koleganya sendiri. Namun, Nelson enggang menjelaskan secara detail lokasi ke-8 proyek tersebut.
Baca Juga:
Skandal e-KTP Memanas Lagi, Dua Tersangka Baru Muncul
“Saya telah menahan pokir milik aleg Kaharuddin karena sudah menjadi sorotan. Saya hanya menindaklanjuti arahan KPK yang tertuang dalam surat edaran pimpinan. Alhamdulilah saat ini edaran tersebut kami telah jalankan" tambah Nelson lewat telepon selular (ponsel) kepada Sulteng Wahananews.co, Sabtu (23/9/2023).
Masih ada yang lain, yaitu proyek pokir Nur Rahmatu, Anggota Fraksi Demokrat di Dinas TPH dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) sekira Rp1 miliar di Kabupaten Parigi Moutong. Proyek ini juga disinyalir dimonopoli oleh menantunya sendiri. Hal ini, terungkap berdasarkan informasi pemilik perusahaan JM yang dipinjam oleh menantu Nur Rahmatu.
“Perusahan saya hanya dipinjam untuk mengerjakan pokir Nur Rahmatu di Parigi Moutong,” ungkap JM kepada Sulteng.WahanNews.co dikantor Dinas THP Sulteng, Senin (18/9/2023).
