SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menghimpun dana Corporate Social Responsibility atu CSR senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang. Dana itu akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan strategis di wilayah provinsi ini.
Gubernur Anwar Hafid menginisiasi penggalangan dana tersebut di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat. Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri, mengapresiasi langkah tersebut.
Baca Juga:
Pokir DPRD Sulteng, Antara Aspirasi Rakyat dan "Bagi-bagi Proyek" Beranikah Gubernur AH Abaikan KPK?
“Ini kepemimpinan adaptif. Di tengah ruang fiskal terbatas, Pemprov mampu berkolaborasi dengan dunia usaha agar pembangunan tetap jalan. Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Jumat (12/6/2026)
Dua ruas jalan yang jadi prioritas adalah Towi-Kolonodale dan Buleleng-Matarape. Safri menyebut perbaikan dua akses itu mendesak karena menyangkut distribusi barang, jasa, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski mengapresiasi, Safri menekankan pengelolaan dana CSR harus transparan dan akuntabel. Publik berhak tahu perusahaan mana saja yang terlibat, besaran kontribusi, mekanisme pelaksanaan, hingga pengawasan kualitas di lapangan.
Baca Juga:
Selain Kejari Karo, Sumut, Kejati Sulteng Dapat Fasilitas Pemda Sebagai Bargaining Kasus(?) Begini Bantahan Gubernur
“CSR jangan berhenti sebagai formalitas. Daerah penghasil dan masyarakat sekitar industri harus rasakan dampak positifnya,” tegasnya.
DPRD Sulteng menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan agar proyek sesuai perencanaan, standar kualitas terjaga, dan bebas persoalan hukum.
Safri berharap model kolaborasi Pemprov-Swasta ini diperluas ke sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
