Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini disorot sebab bungkam ketika dikonfirmasi terkait isu dugaan pungli penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dan tumpang tindih IUP. Desas-desus pungli RKAB ESDM Sulteng ini bahkan disebut telah sampai ke Kejati dan telah diperiksa puluhan saksi. Namun, hingga kini Kadis ESDM Arfan belum memberikan tanggapan.
Situasi serupa terjadi di OPD Cipta Karya Sumber Daya Air. Cikasda diduga menutup informasi pengelolaan APBD, khususnya terkait Pokir DPRD.
Baca Juga:
Tata Kelola Tambang Sulteng Disorot, Akademisi Buka Ruang Dialog ke Pemprov
Sebelumnya, SULTENG.WAHANANEWS.CO, telah berulang kali melakukan upaya memproleh data pokir DPRD tahun anggaran 2025 hingga 2026, namun Kadis Cikasda Andi Rully Djanggola menolak memberikan.
Bukan hanya itu, Dinas Pendidikan Sulteng juga diduga sengaja menutup data pokir DPRD tahun 2026. Kadis Pendidikan Firmanza, hingga saat ini belum menjawab permintaan data tersebut.
Kontradiksi antara imbauan gubernur dan sikap OPD memunculkan tanda tanya. Apakah prinsip “jangan ditutup-tutupi” hanya berlaku untuk program yang aman dari sorotan.
Baca Juga:
Sidang UKL-UPL TBG Desa Kambani Digelar di Lelang Matamaling, Warga dan Pemda Bangkep, Sulteng, Akui Tak Dilibatkan
Padahal Anwar sendiri menyatakan komunikasi terbuka dan produktif penting agar pembangunan Sulteng berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap dalam pengawasan publik.
Publik kini menunggu konsistensi Pemprov Sulteng. Apakah imbauan Gubernur akan benar-benar ditegakkan kepada OPD yang masih bungkam, atau acara “BERANI Ngopi” hanya berhenti sebagai seremoni tanpa tindak lanjut nyata.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
