SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Tidak lama setelah dilantik, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen keterbukaan informasi publik. Namun imbauan itu kini berbenturan dengan praktik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulteng yang justru diduga menutup akses informasi kepada wartawan.
Imbauan tegas itu disampaikan Anwar pada 10 Mei 2025 lalu saat acara “BERANI Ngopi” bersama ratusan wartawan di Tanaris Coffee, Palu Timur. Di hadapan pers dan para kepala OPD Ia menekankan tidak boleh ada sekat antara pemerintah dan media.
Baca Juga:
Tata Kelola Tambang Sulteng Disorot, Akademisi Buka Ruang Dialog ke Pemprov
“Informasi kedinasan adalah hak publik yang harus disampaikan secara transparan," ujar Anwar Hafid.
“Saya berharap kepada semua Kepala OPD jangan alergi dengan wartawan. Soal kedinasan itu wajib dijawab, ceritakan saja apa yang terjadi jangan ditutup-tutupi,” tegasnya kembali.
Anwar bahkan menyebut kritik dari media sebagai vitamin penting bagi kesehatan pemerintahan. Menurutnya, keributan media justru pertanda publik masih peduli. Sebaliknya, keheningan media adalah tanda bahaya karena rakyat bisa jadi sudah tidak peduli lagi.
Baca Juga:
Sidang UKL-UPL TBG Desa Kambani Digelar di Lelang Matamaling, Warga dan Pemda Bangkep, Sulteng, Akui Tak Dilibatkan
Artikel tersebut telah tayang di SULTENG.WAHANANEWS.CO, dengan Judul: Ngopi Bersama Ratusan Wartawan, Gubernur Sulteng Imbau Kepada OPD Tidak Menutup Informasi Publik sulteng.wahananews.co/utama/ngopi-bersama-ratusan-wartawan-gubernur-sulteng-imbau-kepala-opd-tidak-menutup-informasi-publik-Ci6p8j6kk5
Akan tetapi realitas di lapangan justru berbalik. Sejumlah kepala OPD di Sulteng justru diduga sengaja menutupi informasi publik.
Kadis ESDM Sengaja Tutup Data RKAB(?)
Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini disorot sebab bungkam ketika dikonfirmasi terkait isu dugaan pungli penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dan tumpang tindih IUP. Desas-desus pungli RKAB ESDM Sulteng ini bahkan disebut telah sampai ke Kejati dan telah diperiksa puluhan saksi. Namun, hingga kini Kadis ESDM Arfan belum memberikan tanggapan.
Situasi serupa terjadi di OPD Cipta Karya Sumber Daya Air. Cikasda diduga menutup informasi pengelolaan APBD, khususnya terkait Pokir DPRD.
Sebelumnya, SULTENG.WAHANANEWS.CO, telah berulang kali melakukan upaya memproleh data pokir DPRD tahun anggaran 2025 hingga 2026, namun Kadis Cikasda Andi Rully Djanggola menolak memberikan.
Bukan hanya itu, Dinas Pendidikan Sulteng juga diduga sengaja menutup data pokir DPRD tahun 2026. Kadis Pendidikan Firmanza, hingga saat ini belum menjawab permintaan data tersebut.
Kontradiksi antara imbauan gubernur dan sikap OPD memunculkan tanda tanya. Apakah prinsip “jangan ditutup-tutupi” hanya berlaku untuk program yang aman dari sorotan.
Padahal Anwar sendiri menyatakan komunikasi terbuka dan produktif penting agar pembangunan Sulteng berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap dalam pengawasan publik.
Publik kini menunggu konsistensi Pemprov Sulteng. Apakah imbauan Gubernur akan benar-benar ditegakkan kepada OPD yang masih bungkam, atau acara “BERANI Ngopi” hanya berhenti sebagai seremoni tanpa tindak lanjut nyata.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
