Ia pun, memberikan contoh ketika memperjuangkan Dapil Tolitoli Buol lantara di Komisi III yang ia pimpin itu tidak ada anggota DPRD.
“Kebetulan saya adalah Ketua Komisi III, dan tidak ada anggota DPRD dari Tolitoli Buol di komisi saya. Lalu, apakah saya tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Tolitoli Buol?” ucap Sonny dengan nada retorik.
Baca Juga:
Soal OTT Capim KPK Johanis Tanak dan Benny Mamoto Beda Pandangan
“Tetapi, memang kami diharuskan lebih fokus bekerja dan memperjuangkan aspirasi konstituen dapil kami,” aku Sonny
Selanjutnya, politisi Partai Nasdem itu menjelaskan muasal dana aspirasinya masuk ke RSUD Undata.
"Awalnya ada warga konstituen saya yang dari Poso pulang berobat dari RSUD Undata. Dia mengeluh mengatakan WC RSUD Undata sangat jorok. Begitu pula yang disampaikan Herry Mulyadi saat dilantik sebagai Direktur Utama RSUD Undata. Ia mohon kepada saya supaya dibantu memperjuangkan anggaran termasuk WC, AC, bahkan ruang ICU yang sangat terbatas. Atas dasar itulah saya memperjuangkan anggaran karena itu adalah hak saya juga sebagai aleg DPRD Sulteng” tutur Sonny tandra.
Baca Juga:
Korupsi APD Kemenkes, KPK Ungkap Satu Tersangka Beli Pabrik Air Minum Kemasan Rp60 Miliar
KPK Tanggapi Sonny Tandra
Pendapat Sonny Tandra ditanggapi Ketua Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basuki Haryono.
Haryono berpendapat, semua regulasi pemerintah saling mendukung, seperti Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pengawasan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maupun PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
