Menurutnya, DPR sebagai representasi masyarakat seharusnya memperjuangkan APBD agar dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat.
Namun, kenyataannya DPR justru hanya melakukan bargaining proyek saat pembahasan anggaran dengan pemerintah.termasuk proyek pokok pikiran (pokir) dan permintaan hibah oleh APH.
Baca Juga:
Soal Dugaan Manipulasi SKBT, DPRD Desak Bupati Nias Barat Panggil Inspektur
“Saat penetapan anggaran DPR hanya mengutamakan kepentingan Pokirnya untuk memperkaya diri dan kelompoknya, termasuk kepentingan Aparat Penegak Hukum karena mereka takut diperiksa,”
“Para Anggota DPRD di Sulteng tidak dapat dipercaya lagi sebagai wakil rakyat, karena hanya bersekongkol dengan Eksekutif dan Yudikatif meloloskan anggaran siluman untuk memperkaya diri,” teriak Moh Raslin, di depan Kantor DPRD Sulteng.
Saya tidak mengerti apa kerja kalian di dalam gedung mewah ini, sudah diberikan gaji besar, fasilitas mewah tapi jarang masuk kantor,
Baca Juga:
Gubernur Al Haris dan DPRD Provinsi Jambi Sepakati Perubahan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025
"Sementara guru-guru, pekerja kesehatan pontang panting mencerdaskan kehidupan anak bangsa justru tidak diperjuangkan nasibnya oleh DPR, apa tidak sebaiknya DPR dibubarkan saja dan gajinya diberikan kepada P3K,”ucap Raslin.
Gedung Fraksi Miring, Kontraktornya Anggota DPRD Sulteng
Sementara itu, Ketua KRAK Sulteng Harsono Baraki, menyebut Anggota DPRD Provinsi Sulteng banyak yang bermain proyek, salah satunya adalah Sonny Tandra dari Dapil Poso.
