Menurutnya, DPR sebagai representasi masyarakat seharusnya memperjuangkan APBD agar dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat.
Namun, kenyataannya DPR justru hanya melakukan bargaining proyek saat pembahasan anggaran dengan pemerintah.termasuk proyek pokok pikiran (pokir) dan permintaan hibah oleh APH.
Baca Juga:
Rapat Paripurna Reses III, DPRD dan Pemkab Labuhanbatu Sepakati Sinergi Pembangunan
“Saat penetapan anggaran DPR hanya mengutamakan kepentingan Pokirnya untuk memperkaya diri dan kelompoknya, termasuk kepentingan Aparat Penegak Hukum karena mereka takut diperiksa,"teriak Moh Raslin, di depan Kantor DPRD Sulteng.
Para Anggota DPRD di Sulteng tidak dapat dipercaya lagi sebagai wakil rakyat, karena hanya bersekongkol dengan Eksekutif dan Yudikatif meloloskan anggaran siluman untuk memperkaya diri,
"Saya tidak mengerti apa kerja kalian di dalam gedung mewah ini, sudah diberikan gaji besar, fasilitas mewah tapi jarang masuk kantor, Sementara guru-guru, pekerja kesehatan pontang panting mencerdaskan kehidupan anak bangsa justru tidak diperjuangkan nasibnya oleh DPR, apa tidak sebaiknya DPR dibubarkan saja dan gajinya diberikan kepada P3K,”ucap Raslin.
Baca Juga:
Soal SK Honorer Palsu: Pansus DPRD Periksa Saksi Seleksi P3K Maluku Barat Daya
Gedung Fraksi Miring, Kontraktornya Anggota DPRD Sulteng Sonny Tandra
Sementara itu, Ketua KRAK Sulteng Harsono Baraki, menyebut Anggota DPRD Provinsi Sulteng banyak yang bermain proyek, salah satunya adalah Sonny Tandra dari Dapil Poso.
Menurutnya, Gedung fraksi DPRD Sulteng sempat terbengkalai tidak ada yang mau menepati karena miring,
