SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Gabungan aliansi penggiat anti korupsi kembali menggeruduk Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), di Jalan Dr Samratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Senin (8/9/2025)
Mereka menduga para Anggota DPRD kongkalikong dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng meloloskan sejumlah anggaran proyek siluman pada saat pembahasan dan penetapan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah (RAPBD) yang merugikan masyarakat
Baca Juga:
Soal Dugaan Manipulasi SKBT, DPRD Desak Bupati Nias Barat Panggil Inspektur
Selain itu, mereka menuding Anggota DPRD dan Pemprov Sulteng juga kerjasama memberikan alokasi hibah APBD kepada sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH).
Pantauan SULTENG.WAHANANEWS.CO, terdapat sekitar Rp120 miliar APBD Sulteng TA 2025, mengalir ke APH Kepolisian dan Kejaksaan, Padahal saat ini Presiden instruksikan efesiensi anggaran.
Lebih lanjut, gabungan aliansi ini mendesak DPRD Sulteng membatalkan sejumlah proyek yang tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat yang menggerogoti APBD Sulteng dan mengalihkan anggarannya untuk guru dan tenaga kerja kesehatan PPPK yang saat ini tidak jelas nasibnya.
Baca Juga:
Gubernur Al Haris dan DPRD Provinsi Jambi Sepakati Perubahan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025
Adapun anggaran proyek yang dimaksud adalah; Pembangunan Gedung DPRD Sulteng sekira Rp30 miliar, Makan minum DPRD Rp8 miliar, dan hibah Kejati Sulteng Rp13 miliar.
Gabungan Aliansi anti korupsi ini diantaranya, Anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif (International Association of Democratic Lawyer Perserikatan Bangsa Bangsa (IADL- PBB) Moh Raslin,; Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK Sulteng) Harsono Bareki; dan Ketua Koalisi Anti Korupsi (KAK Sulteng) Marwan, bersama ratusan guru dan tenaga kerja kesehatan PPPK Kabupaten Donggala yang tidak terakomodir akibat defisit anggaran.
Praktisi anti korupsi Moh Raslin, menyebut bahwa guru dan pekerja kesehatan P3K lebih bermanfaat daripada Anggota DPR, sebab mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat masyarakat yang sakit, sementara DPR hanya menjadi beban negara.
Menurutnya, DPR sebagai representasi masyarakat seharusnya memperjuangkan APBD agar dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat.
Namun, kenyataannya DPR justru hanya melakukan bargaining proyek saat pembahasan anggaran dengan pemerintah.termasuk proyek pokok pikiran (pokir) dan permintaan hibah oleh APH.
“Saat penetapan anggaran DPR hanya mengutamakan kepentingan Pokirnya untuk memperkaya diri dan kelompoknya, termasuk kepentingan Aparat Penegak Hukum karena mereka takut diperiksa,”
“Para Anggota DPRD di Sulteng tidak dapat dipercaya lagi sebagai wakil rakyat, karena hanya bersekongkol dengan Eksekutif dan Yudikatif meloloskan anggaran siluman untuk memperkaya diri,” teriak Moh Raslin, di depan Kantor DPRD Sulteng.
Saya tidak mengerti apa kerja kalian di dalam gedung mewah ini, sudah diberikan gaji besar, fasilitas mewah tapi jarang masuk kantor,
"Sementara guru-guru, pekerja kesehatan pontang panting mencerdaskan kehidupan anak bangsa justru tidak diperjuangkan nasibnya oleh DPR, apa tidak sebaiknya DPR dibubarkan saja dan gajinya diberikan kepada P3K,”ucap Raslin.
Gedung Fraksi Miring, Kontraktornya Anggota DPRD Sulteng
Sementara itu, Ketua KRAK Sulteng Harsono Baraki, menyebut Anggota DPRD Provinsi Sulteng banyak yang bermain proyek, salah satunya adalah Sonny Tandra dari Dapil Poso.
Menurutnya, Gedung fraksi DPRD Sulteng sempat terbengkalai tidak ada yang mau menepati karena miring,
“lihat Gedung fraksi DPRD itu miring dan tidak berfungsi karena miring, semua Anggota DPR takut menepatinya, proyek itu dikerjakan oleh Sonny Tandra dari Dapil Poso,” teriak Harsono saat orasi.
Lebih lanjut Harsono, mengatakan bahwa didalam gedung DPRD Sulteng ini banyak terdapat proyek Siluman, Menurutnya, semua proyek di dalam gedung DPR ini dikondisikan oleh para anggota DPR.
“Saya yakin Seribu Persen pembangunan Kantor DPRD Sulteng ini dikerjakan oleh Anggota DPRD, Kami akan selidiki karena itu adalah hak kami mengawasi penggunaan uang rakyat,” ungkap Harsono.
Literasi SULTENG.WAHANANEWS.CO, KPK telah merilis sejumlah korupsi di Sulteng akibat minimnya peran pengawasan DPR dan Aparat Pengawas internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pengelolaan APBD dan Sumber Daya Alam. Utamanya Pengadaan Barang dan jasa.
Hal itu diungkap oleh Direktur Korsup KPK Wilayah IV Edi Suryanto, di depan Gubernur Anwar Hafid dan Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, saat menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
