SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Polemik persyaratan calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang akan dilaksanakan pada musyawarah provinsi (Musprov) tahun 2026 terus mendapat sorotan. Organizing Committee (OC) atau panitia pelaksana pada acara tersebut mewajibkan setiap calon menyetor Rp 600 juta sebagai persyaratan, Rp 200 juta disetor saat pengambilan formulir pendaftaran dan Rp 400 juta pada saat pengembalian formulir sekaligus pendaftaran secara resmi.
Tiga bakal calon ketua Kadin Sulteng telah mengambil formulir pendaftaran, yaitu, Endi Darmawan, Ghufron Ahmad dan Nur Rahmatu. Panitia telah menyatakan lolos ke tahap berikutnya dan telah menyetor masing-masing Rp 200 juta sehingga dana yang terkumpul pada panitia saat ini berjumlah Rp 600 juta.
Baca Juga:
Kadin Dorong Dunia Usaha Jadi Penggerak Utama Transformasi Hijau Nasional
Namun setelah panitia pelaksana sukses merealisasikan tahap pengambilan formulir pendaftaran, kini penggunaan dana tersebut kembali disoroti sejumlah pihak, sebab dinilai tidak transparan sehingga menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, Salah satunya datang dari tim 23 mantan pengurus Kadin Sulteng.
Ketua tim 23 Hardi Yambas, mengatakan penggunaan dana Rp 600 juta tersebut semestinya dibuka secara transparan. Namun setelah kami minta bukti, panitia justru saling lempar tanggung jawab.
“Kami dari tim 23 ini berupaya terus memantau pelaksanaan musprov ini karena menggunakan kontribusi dari peserta bukan dari pengurus Kadin, namun panitia tidak mau membuka secara transparan,” ungkap Hardi Yambas Kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO, saat ditemui di salah satu warkop di Kota Palu, Minggu (5/4/2026).
Baca Juga:
PAMA Buka Jalan UMKM Muara Enim Menembus Pasar Dunia
Hardi menambahkan, seharusnya dana Rp 600 juta itu ditampung dulu semua di rekening Kadin, setelah penutupan pendaftaran pada tanggal (18/3/) baru bisa digunakan.
“Jika memang konsisten menggunakan dana tersebut secara transparan apa susahnya memperlihatkan pada saat kami minta bukti-buktinya," ucap Hardi menambahkan.
Hardi lebih lanjut mengatakan bahwa, sejak awal pelaksanaan musprov ini terjadi banyak kejanggalan, Dimana kontribusi setiap peserta ditransfer ke rekening pribadi panitia pelaksana, padahal ada rekening Kadin.
