"Informasi yang saya dapat dari masyarakat mereka bangun kerjasama dengan rumah sakit lain untuk mendapatkan penghasilan,” tambahnya.
Marselinus, lebih lanjut mengungkapkan bahwa, di RSUD Undata saat ini justru banyak dokter-dokter yang masih KOAS, dokter koas atau co-assistant yang dimaksud adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh pendidikan klinis tahap akhir di rumah sakit, Mereka inilah yang disuruh menghadapi pasien,
Baca Juga:
Soal SK Honorer Palsu: Pansus DPRD Periksa Saksi Seleksi P3K Maluku Barat Daya
“Padahal semestinya pasien-Pasien tersebut ditangani oleh dokter ahli, Karena tidak ada dokter ahli maka mereka yang dipakai disitu. Terutama di UGD untuk penanganan pertama, kemudian di bidang-bidang dokter ahli lainnya,” uraiannya kembali.
Olehnya, ia mengharapkan Gubernur Anwar Hadir dan Ibu Wagub Renny Lamadjido, segerah mengambil tindakan terkait persoalan jasa nakes ini,
"Pak Gubernur harus turun langsung mengevaluasi persoalan di RSUD Undata Palu ini," harapnya.
Baca Juga:
DPRD Bukan Panggung Adu Kekuatan Personal, Budi Aryyanto: Meredam Keributan Jaga Martabat Kota Bekasi
Menurutnya, pengakuan dari sejumlah tenaga medis, perawat, suster tidak maksimal bekerja, karena merasa kinerja mereka tidak dihargai sebanding dengan kontribusi jasa medis yang diberikan,
“Siapapun itu, kalau tidak dihitung sesuai dengan kerjanya, maka kerjanya akan sembrono. Kita ketahui bersama, untuk mendapatkan label dokter ini butuh biaya yang mahal, Kuliah yang ditempuh dengan ilmu yang rumit, lalu hasilnya, kinerjanya hanya dianggap begitu saja, disini masalah utamanya,” beber Marselinus.
“Saya berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur memperhatikan masalah Jasa Medis ini dan saya minta juga BPK untuk turun melakukan audit. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan jasa medis, maupun Penyalahgunaan APBD dalam pengalokasian anggaran pengadaan alat kesehatan di RSUD Undata” pungkasnya.
