SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Anggota Legislatif (Anleg DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) Marselinus, menyebut bahwa buruknya pelayanan di RSUD Undata Palu, diakibatkan terjadinya sejumlah permasalahan serius.
Diantaranya, kesenjangan pendapatan antara tenaga kerja medis (Nakes) dan pihak manajemen serta pejabat di lingkup Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sulteng tersebut.
Baca Juga:
Soal SK Honorer Palsu: Pansus DPRD Periksa Saksi Seleksi P3K Maluku Barat Daya
Selain pelayanan, Marselinus juga soroti Fasilitas RSUD Undata yang masih sangat jauh dari harapan untuk mendukung Nawacita Berani Sehat program Gubernur Anwar Hafid-Renny Lamadjido.
Hal itu diungkap oleh Marselinus, setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Undata pada hari Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, fakta yang ia dapat dari sidak itu, ada sejumlah petugas medis, perawat, maupun dokter, menyampaikan keluhan terkait ketidakadilan pembagian jasa medis kepada para nakes
Baca Juga:
DPRD Bukan Panggung Adu Kekuatan Personal, Budi Aryyanto: Meredam Keributan Jaga Martabat Kota Bekasi
Sejumlah nakes mengaku kecewa karena jasa nakes justru lebih banyak diterima oleh pihak manajemen utamanya para pejabat di RSUD Undata. Padahal, pihak manajemen sudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah melalui tunjangan di bidang mereka masing masing.
Sementara nakes yang bekerja keras melayani pasien justru diduga pendapatannya relatif kecil, tidak sesuai dengan kontribusi mereka, bahkan jasa nakes kerap mendapat potongan dari pihak manajemen, sehingga mereka malas bekerja.
“Jadi, saya menduga, dana Jasa Medis ini tidak tepat sasaran. Banyak dinikmati oleh para pejabat pejabatnya, sisanya baru dibagi ke tenaga medis,” ungkap Marselinus, kepada wartawan di Kota Palu, Rabu (24/9/2025).
“Mulai dari perawat, suster, bidan, pokoknya bagian teknis, tidak menerima sesuai dengan hasil, Saya dengar bahkan pernah dipotong, saya tidak tahu apa persoalannya sampai dipotong,” tambahnya.
Selain itu, Marselinus, menyoroti munculnya berbagai macam persoalan pelayanan RSUD Undata terkait pelayanan pasien rujukan dari luar daerah.
Dari hasil sidak ia menemukan dokter-dokter ahli yang bertugas diduga mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di sejumlah RS lainnya.
"Dokter ahli ini diduga sering tidak berada ditempat, pada saat dibutuhkan. Padahal, secara aturan mereka harus berada di Rumah Sakit Undata Palu dan bertugas selama 1 X 24 jam secara bergantian,"ucap politis Partai Perindo itu.
Lanjut Marselinus, mengatakan bahwa, sebenarnya dokter-dokter ahli yang bertugas di RSUD Undata Palu adalah dokter-dokter hebat dibidang keahliannya masing- masing.
"Namun informasi yang saya terima bahwa, dokter ahli disini bahkan bisa melakukan operasi otak dan itu berhasil, hal itu menunjukan dokter dokter kita ini cukup bagus,” ujar Marselinus.
Hanya saja Permasalahannya pembagian hasil jasa nakes yang diduga jadi pemicu, sehingga dokter ahli ini mencari tambahan penghasilan di tempat lain ketimbang fokus bertugas di RSUD Undata.
“Dokter-dokter kita ini sebenarnya cukup banyak dan ahli semua, tetapi mungkin mereka mendapatkan jasa medisnya tidak sesuai. Ini alasan yang mungkin saja jadi salah satu faktor sehingga banyak dokter ahli yang tidak fokus di RSUD Undata," ujarnya.
"Informasi yang saya dapat dari masyarakat mereka bangun kerjasama dengan rumah sakit lain untuk mendapatkan penghasilan,” tambahnya.
Marselinus, lebih lanjut mengungkapkan bahwa, di RSUD Undata saat ini justru banyak dokter-dokter yang masih KOAS, dokter koas atau co-assistant yang dimaksud adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh pendidikan klinis tahap akhir di rumah sakit, Mereka inilah yang disuruh menghadapi pasien,
“Padahal semestinya pasien-Pasien tersebut ditangani oleh dokter ahli, Karena tidak ada dokter ahli maka mereka yang dipakai disitu. Terutama di UGD untuk penanganan pertama, kemudian di bidang-bidang dokter ahli lainnya,” uraiannya kembali.
Olehnya, ia mengharapkan Gubernur Anwar Hadir dan Ibu Wagub Renny Lamadjido, segerah mengambil tindakan terkait persoalan jasa nakes ini,
"Pak Gubernur harus turun langsung mengevaluasi persoalan di RSUD Undata Palu ini," harapnya.
Menurutnya, pengakuan dari sejumlah tenaga medis, perawat, suster tidak maksimal bekerja, karena merasa kinerja mereka tidak dihargai sebanding dengan kontribusi jasa medis yang diberikan,
“Siapapun itu, kalau tidak dihitung sesuai dengan kerjanya, maka kerjanya akan sembrono. Kita ketahui bersama, untuk mendapatkan label dokter ini butuh biaya yang mahal, Kuliah yang ditempuh dengan ilmu yang rumit, lalu hasilnya, kinerjanya hanya dianggap begitu saja, disini masalah utamanya,” beber Marselinus.
“Saya berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur memperhatikan masalah Jasa Medis ini dan saya minta juga BPK untuk turun melakukan audit. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan jasa medis, maupun Penyalahgunaan APBD dalam pengalokasian anggaran pengadaan alat kesehatan di RSUD Undata” pungkasnya.
SULTENG.WAHANANEWS.CO, berupaya menghubungi nomor WhatsApp Direktur RSUD undata Harry Mulyadi, guna konfirmasi temuan sidak Anggota Komisi IV DPRD Sulteng tersebut.
Namun, hingga berita ini ditayangkan tidak ada klarifikasi dari pihak RSUD Undata Rabu (24/9/2025).
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
