Ia menilai, prioritas anggaran saat ini harusnya bantuan pangan, air bersih, infrastruktur desa, kesehatan dasar, dan penguatan UMKM agar angka 12,17 persen itu bisa ditekan.
Tuntutan: Integrasikan APBD Untuk Rakyat Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur punya kewenangan mengarahkan 13 Kabupaten/Kota agar satu komando dalam pengentasan kemiskinan.
Baca Juga:
Rumah BUMN Pertamina Hadirkan 13 UMKM di Jambore Provinsi Sulteng
Tanpa integrasi dan keberpihakan yang jelas, Sulteng akan terus terjebak di papan atas kemiskinan nasional.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Sulteng belum memberikan penjelasan resmi terkait rasionalisasi hibah dan mekanisme integrasi APBD.
Meskipun Hal ini telah menjadi sorotan masyarakat dan KPK akan tetapi Anwar Hafid sebagai Pembina Utama dan wakil pemerintah pusat justru memilih bungkam.
Baca Juga:
Kecewa dengan Pemkab, Warga Dusun Janja, Tolitoli Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
