Data yang dihimpun, total hibah dari APBD Morowali mencapai sekitar Rp75 miliar. Alokasi terbesar yang menjadi sorotan publik adalah Rp23 miliar untuk Kantor Krimsus Polda Sulteng. Ironisnya, proyek tersebut muncul di tengah seruan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Yang lebih mencengangkan lagi beredar dugaan proyek pembangunan kantor tersebut "dikondisikan" ke kontraktor tertentu.
Baca Juga:
PLN UIP Sulawesi Berikan Dukungan TIK untuk Meningkatkan Edukasi Digital Siswa di SMP Negeri 2 Bungku Timur
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Morowali terkait mekanisme penunjukan dan urgensi alokasi tersebut.
“Daerah kita pendapatan sampai triliunan, tapi jembatan untuk rakyat masih pakai kayu. Dana 23 Miliar buat kantor polda, tapi jalan ke kebun warga tidak ada. Ini prioritasnya ke mana?” keluh salah satu morowali warga dengan nada kecewa.
Pertanyaan Publik: Untuk Siapa Pembangunan?
Baca Juga:
Gubernur Lalai di Tengah Efisiensi(?) Rp23 Miliar APBD Morowali Mulus ke Polda Sulteng
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar. Ketika Pemda mampu menghibahkan puluhan miliar ke instansi vertikal, mengapa infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak justru diabaikan?
Warga Morowali menuntut agar Bupati dan DPRD segera meninjau ulang skala prioritas anggaran. Jalan produksi, jembatan, dan akses lingkungan harus didahulukan sebelum mengucurkan hibah jumbo.
“Silakan bangun kantor, tapi jangan lupakan kami yang di kampung. Kami juga butuh jalan yang layak untuk mengangkut hasil tani,” tutup salah seorang warga. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Morowali dan DPRD Morowali belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan ini.
