SULTENG.WAHANANEWS.CO, Morowali– Di saat pendapatan daerah Morowali disebut mencapai Rp2,6 triliun, realita di lapangan justru jauh panggang dari api. Jalan produksi, jalan lingkungan, hingga jembatan penghubung antar desa masih banyak yang dibiarkan rusak dan belum tersentuh perbaikan oleh Pemda.
Paradoks terjadi. Di tengah keterbatasan infrastruktur dasar warga, Bupati dan DPRD Morowali justru menggelontorkan hibah APBD sekitar Rp75 miliar ke sejumlah instansi vertikal. Salah satunya yang paling disorot: Rp23 miliar untuk pembangunan Kantor Krimsus Polda Sulteng
Baca Juga:
PLN UIP Sulawesi Berikan Dukungan TIK untuk Meningkatkan Edukasi Digital Siswa di SMP Negeri 2 Bungku Timur
Jembatan Kayu, Satu-Satunya Akses Warga
Video yang beredar memperlihatkan kondisi memprihatinkan sebuah jembatan transmigrasi di Dusun Kabera, Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai Kecamatan Bungku Barat, Morowali. Struktur jembatan hanya terbuat dari papan dan gelondongan kayu yang sudah lapuk, sebagian patah dan bergoyang saat diinjak. Di bawahnya mengalir sungai dengan tumpukan batang pohon dan sampah.
"Nah karena jalannya putus, kita tidak bisa bawa motor guys... jembatannya rusak guys," terdengar suara perekam video saat melintasi jembatan tersebut.
Baca Juga:
Gubernur Lalai di Tengah Efisiensi(?) Rp23 Miliar APBD Morowali Mulus ke Polda Sulteng
Akses jalan menuju jembatan juga tidak kalah parah. Jalan berbatu, berlumpur, dan penuh kerikil tajam. Anak-anak kecil pun terpaksa berjalan kaki melewati jalur berbahaya itu untuk menuju rumah dan sekolah.
“Ini jalan produksi warga. Kalau hujan, pasti tidak bisa lewat. Ekonomi kita mati di sini,” ujar warga setempat.
Rp75 Miliar Hibah, Tapi Jalan Warga Dibiarkan
Data yang dihimpun, total hibah dari APBD Morowali mencapai sekitar Rp75 miliar. Alokasi terbesar yang menjadi sorotan publik adalah Rp23 miliar untuk Kantor Krimsus Polda Sulteng. Ironisnya, proyek tersebut muncul di tengah seruan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Yang lebih mencengangkan lagi beredar dugaan proyek pembangunan kantor tersebut "dikondisikan" ke kontraktor tertentu.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Morowali terkait mekanisme penunjukan dan urgensi alokasi tersebut.
“Daerah kita pendapatan sampai triliunan, tapi jembatan untuk rakyat masih pakai kayu. Dana 23 Miliar buat kantor polda, tapi jalan ke kebun warga tidak ada. Ini prioritasnya ke mana?” keluh salah satu morowali warga dengan nada kecewa.
Pertanyaan Publik: Untuk Siapa Pembangunan?
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar. Ketika Pemda mampu menghibahkan puluhan miliar ke instansi vertikal, mengapa infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak justru diabaikan?
Warga Morowali menuntut agar Bupati dan DPRD segera meninjau ulang skala prioritas anggaran. Jalan produksi, jembatan, dan akses lingkungan harus didahulukan sebelum mengucurkan hibah jumbo.
“Silakan bangun kantor, tapi jangan lupakan kami yang di kampung. Kami juga butuh jalan yang layak untuk mengangkut hasil tani,” tutup salah seorang warga. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Morowali dan DPRD Morowali belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan ini.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
