WahanaNews-Sulteng | Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Jakarta Kamis, membahas kondusifitas di kawasan industri PT GNI pascabentrok beberapa waktu yang lalu.
"Pak gubernur telah menyampaikan langkah-langkah dilakukan Pemprov Sulteng membangun kondusifitas di kawasan industri PT GNI di Kabupaten Morowali Utara," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh di Palu, Kamis.
Baca Juga:
Gubernur Sulteng: Pembangunan Industri Tembaga Topang Pengurangan Pengangguran
Ia menjelaskan, dalam pertemuan itu gubernur meminta dukungan penuh Pemerintah Pusat terhadap upaya yang sedang dilakukan Pemprov Sulteng terkait dengan berbagai persoalan, diantaranya mengenai pemenuhan hak-hak buruh oleh pihak perusahaan, menjaga stabilitas investasi, membangun kondusifitas relasi di internal perusahaan maupun masyarakat sekitar kawasan.
Sulteng salah satu daerah yang menjadi proyek strategis nasional pada bidang industri pertambangan, apalagi daerah ini tahun 2022 peringkat kedua investasi tertinggi nasional dengan nilai investasi sekitar Rp71 triliun.
"Penting distabilkan situasi ini, supaya tidak mengganggu iklim investasi, di sisi lain hak-hak buruh perlu menjadi prioritas supaya tidak berdampak terhadap ekosistem industri," tuturnya.
Baca Juga:
Gubernur Terima Kunjungan Kakanwil Kemenkumham, Bahas Kondisi HAM di Sulteng
Dari pertemuan itu juga, katanya, Menkopolhukam merespon positif langkah Pemda dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pemprov Sulteng segera menyelesaikan masalah yang terjadi di PT GNI.
"Menkopolkam siap mendukung upaya penyelesaian masalah ini, dan pihak kementerian juga terus memantau perkembangan informasi di Morowali Utara," katanya menambahkan.
Ridha menjelaskan, atas perintah gubernur dirinya telah membangun koordinasi dengan Komnas HAM pusat maupun perwakilan Sulteng, termasuk Komisi III DPR RI mengkomunikasikan situasi terkini pascabentrok di GNI.
