SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Rencana perluasan Bandara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri Palu mulai masuk tahap nyata. Senin (10/8/2026), Pemprov Sulteng menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pengadaan tanah, khususnya di wilayah Kelurahan Petobo.
Rapat dipimpin Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulteng. Turut hadir BMKG, BPN Wilayah Provinsi, BPN Kota Palu, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, BPKAD Sulteng, serta perwakilan Kelurahan Petobo.
Baca Juga:
Sekda Sumedang Buka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria, Dorong Sinergi Wujudkan Data Pertanahan yang Clear and Clean
Semua Pihak Sepakat Percepat
Hasil pertemuan: seluruh instansi sepakat mendukung percepatan penyelenggaraan pengadaan tanah. Tidak ada yang menolak, karena proyek ini masuk dalam program prioritas Gubernur Sulawesi Tengah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
"Ini komitmen Gubernur. Kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkomitmen mempercepat pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar pihak Dinas.
Baca Juga:
Komisi IV DPR Tinjau Tambang Emas di Banyuwangi, Tekankan Kesejahteraan Warga dan Kelestarian Lingkungan
Kenapa Harus Diperluas?
Bagi Pemprov, Bandara Mutiara bukan sekadar terminal. Perluasan ini penting untuk: 1) Menambah kapasitas penumpang dan kargo 2) Mendukung konektivitas Sulteng pasca bencana 2018 3) Mendorong investasi dan pemulihan ekonomi daerah
Tanpa lahan tambahan, target bandara bertaraf internasional akan sulit tercapai.
Titik Kritis: Warga Petobo
Masalahnya, pengadaan tanah selalu jadi titik rawan. Area Petobo yang masuk masterplan perluasan berarti ada warga yang lahannya akan terdampak.
Dalam waktu dekat warga akan menghadapi proses pengukuran, penilaian, hingga pembahasan ganti rugi oleh BPN dan Pemkot.
Karena itu, sinergi disebut harga mati. "Tanpa dukungan BPN, Pemkot, dan kelurahan, proses bisa terhambat dan memicu konflik di lapangan," kata salah satu peserta rapat.
Rapat ini menjadi sinyal keras: Pemprov tidak mau berlama-lama. Targetnya, setelah koordinasi ini selesai, proses pengadaan tanah langsung berjalan agar pembangunan fisik perluasan bandara bisa segera dikejar.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
