SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu – Sulawesi Tengah disebut-sebut jadi "lumbung" devisa negara dari tambang dan smelter. Tapi menurut gabungan aktivis, daerah justru hanya kebagian asap, limbah, dan janji.
Dalam pernyataan sikap “Sulteng Digeduk, Pusat Memeluk: Kembalikan Hak Kami, Jangan Wariskan Kami Kehancuran!” 10 organisasi mendesak DPRD Sulteng, Gubernur Sulteng, dan Kanwil DJPb Kemenkeu Sulteng membuka transparansi Dana Bagi Hasil.
Baca Juga:
Megaproyek PTFI di Gresik, Transformasi Indonesia Menjadi Pemimpin Hilirisasi
Organisasi yang turun: KAK, KRAK, JPKP, L-KPK, ARAK, LPK, ASPEK, Perum Petani Sawit, dan Forum Pemuda Kaili Bangkit. Uang Triliunan ke Pusat.
DBH Daerah Rp Nol Besar
Poin paling panas: klaim bahwa sekitar Rp570 triliun pendapatan negara dari sektor pertambangan dan industri hilirisasi di Sulteng mengalir ke kas pusat.
Baca Juga:
Dukung Hilirisasi, PLN Siapkan Listrik Andal Untuk Smelter Freeport yang Baru Diresmikan Presiden Jokowi
“Sementara DBH yang kembali ke Sulawesi Tengah disebut Rp0. Ini bukan bagi hasil, ini bagi rata untuk pusat,” tegas koordinator aksi. Harsono Bareki di depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu.
Meski begitu, kelompok ini meminta Pemprov dan Kemenkeu segera mengklarifikasi angka dan mekanisme perhitungan DBH agar publik tidak hanya dapat asumsi.
Lingkungan Rusak, Warga yang Tanggung
Selain uang, yang disorot juga kerusakan ekologis. Aktivis menyebut aktivitas tambang dan smelter memicu perubahan bentang alam, pencemaran sungai-laut, hingga kualitas udara yang menurun di lingkar industri.
Empat tuntutan mereka: Evaluasi total skema DBH. Jangan sampai SDA dikeruk, daerah miskin manfaat. Audit izin tambang dan smelter. Periksa yang diduga langgar aturan dan rusak lingkungan. Jaga daya dukung ekologis. Stop ekspansi kalau sudah melampaui batas. Jamin kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga lingkar tambang sesuai amanat UU.
Mereka juga mendesak porsi tenaga kerja lokal dinaikkan, sampai ke posisi strategis di perusahaan tambang dan smelter. Bukan Anti Pembangunan Aktivis menekankan mereka tidak menolak investasi.
“Kami hanya minta adil. Jangan Sulteng dikeruk, lalu kami diwarisi kehancuran,” ujar perwakilan gabungan. Jika tuntutan diabaikan, mereka mengancam akan terus bergerak dan menyuarakan persoalan ini ke tingkat nasional.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan aliansi LSM se-Sulteng tersebut.
Ia mengatakan dirinya bersama 54 Anggota DPRD Sulteng akan segerah merumuskan dan menyampaikan tuntutan masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kami sangat mengapresiasi perjuangan kumpulan aliansi ini, kebetulan saat ini kami semua ada 55 orang berkumpul disini, kami berjanji akan merumuskan langkah selanjutnya untuk bersama sama memikirkan daerah kita ini,” tegas Arus Abdul Karim di depan massa demonstran.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
