SULTENG.WAHANANEWS.CO – Touna Proyek Pokok Pikiran atau Pokir anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Fraksi PKS, Fatimah Lasawedi, diduga dikerjakan oleh anaknya sendiri di Kabupaten Tojo Una-Una. Proyek berupa jalan lingkungan itu dititipkan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Perkintam Provinsi Sulteng tahun anggaran 2025.
Modus yang disorot adalah peminjaman perusahaan oleh keluarga anggota dewan agar tidak terkesan monopoli proyek. Praktik ini bertentangan dengan peringatan KPK.
Baca Juga:
Pakai Rompi Tahanan KPK, Ketua Tim BPK Sumsel Bantah Terima Uang Suap Audit Muara Enim
Sebelumnya Gubernur Sulteng Anwar Hafid bersama Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim sudah menandatangani MOU di KPK agar DPRD tidak ikut campur atau "cawe-cawe" dalam penunjukan pelaksana proyek Pokir.
Kadis Perkintam 2025 Abdul Haris Karim, mengaku tidak mengetahui keterlibatan keluarga anggota dewan.
“Waktu tanda tangan kontrak yang menghadap saya adalah direktur perusahaan itu sendiri jadi saya tidak tahu kalau itu anaknya anggota DPR yang dilaksanakan,” ujar Abdul Haris kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO, (25/12/2025).
Baca Juga:
Fee Rp1,6 Miliar Bikin Heboh, KPK Bongkar Dugaan Pengondisian Audit Pemkab Muara Enim
Dugaan praktik ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng Muhammad Safri. Saat menjadi narasumber Podcast Bacas di Palu, Sabtu (30/5/2026)
Safri menegaskan Pokir adalah aspirasi masyarakat yang diperjuangkan lewat mekanisme penganggaran.
“Setelah APBD ditetapkan, pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah sebagai eksekutif. Tidak ada ruang bagi anggota DPRD untuk menjadi pelaksana proyek,” tegasnya.
Safri juga mendukung pernyataan Menteri Dalam Negeri bahwa anggota DPRD dilarang menjadi eksekutor, mengelola anggaran, menentukan kontraktor, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan bersumber Pokir.
Aturan itu mengacu UU Pemerintahan Daerah, aturan pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri tentang penyusunan APBD.
Fatimah Lasawedi merupakan anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PKS Dapil Sulteng 5, meliputi Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una. SULTENG.WAHANANEWS.CO, telah berupaya konfirmasi ke Fatimah via WhatsApp. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan. Rabu (10/6/2026).
Praktik “pinjam perusahaan” pada proyek Pokir kembali jadi sorotan publik. Publik menunggu sikap tegas Pemprov Sulteng dan aparat penegak hukum menindaklanjuti agar anggaran daerah benar-benar tepat sasaran.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
