SULTENG.WAHANANEWS.CO, Donggala – Rencana Kementerian Perhubungan memindahkan Pelabuhan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dari Pelabuhan Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu ke Pelabuhan Penumpang Donggala di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tuai polemik.
Kebijakan ini diprotes oleh mayoritas warga pantai barat Kabupaten Donggala yang terdiri 11 kecamatan. karena dinilai jarak menjadi jauh.
Baca Juga:
Study On Board, Cara Unik Pelni Ambon Kenalkan Dunia Pelayaran ke Siswa
“Penolakan datang dari warga Pantoloan dan Pemerintah Kota Palu yang menilai pemindahan ini berpotensi berdampak langsung pada perekonomian masyarakat setempat. Aktivitas buruh bongkar muat, buruh bagasi, hingga kemudahan akses penumpang disebut terancam jika kapal Pelni tidak lagi bersandar di Pantoloan,” sebut Ilham Latif, seorang buruh angkut di Pelabuhan Pelni Pantoloan, Jumat, (23/1/2026).
Sebut warga pantai barat lainnya, Syamsuddin Wahid, seorang supir mobil armada rental mengeluh jauhnya Pelabuhan Banawa dari Kota Palu serta kondisi jalan yang tidak memadai.
“Jalur yang harus kami calon penumpang dan pedagang melewati harus kawasan pertambangan, sehingga dikhawatirkan menyulitkan perjalanan dan distribusi barang,” ujarnya.
Baca Juga:
PELNI Catat Jumlah Penumpang Mudik Lebaran 2025 Melebihi Tahun Sebelumnya
Selain itu, ratusan buruh bagasi di Pelabuhan Pantoloan terancam kehilangan pekerjaan yang selama ini bergantung pada trayek reguler kapal Pelni.
Namun, isu pemindahan Pelabuhan Pelni Pantoloan ke Banawa, Ibu Kota Donggala malah mendapat sambutan baik dari masyarakat bagian selatan Donggala.
Sebaliknya, berbeda dengan aspirasi warga pantai barat Donggala, masyarakat pantai selatan malah mendukung. Hal ini menggerakkan Aliansi Masyarakat Donggala Bangkit (AMDB) berunjurasa yang diikuti ratusan warga terdampak serta pekerja Pelabuhan Banawa berunjukrasa di Kantor DPRD Donggala dengan tuntutan supaya pelabuhan pindah ke daerahnya.
Tampak massa aksi masyarakat bagian selatan Kabupaten Donggala, Sulteng) di hadapan Bupati, Vera Elena Raruni, Ketua DPRD, Mohamad Taufik di Kantor DPRD Donggala. Massa menuntut pemerintah jadi memindahkan Pelabuhan Pelni dari Pantoloan ke Banawa, Kamis, (22/1/2026). [SULTENG.WAHANANEWS.CO / Andi Yudiantara / FB AMDB]
“AMDB mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Kementerian Perhubungan untuk menjalankan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 612 Tahun 2025 yang menetapkan Banawa sebagai pelabuhan singgah kapal Pelni,” ujar koordinator AMDB Marwan Arsyad, Jumat (23 Januari 2026).
Sebut Arsyad, tuntutan masyarakat ini adalah untuk menegakkan peraturan sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi Donggala bagian selatan.
Klaim Arsyad, aksi AMDB ini mendapat dukungan Ketua DPRD Mohamad Taufik dan Bupati Donggala, Vera Elena Raruni yang berjanji akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pemindahan pelabuhan kapal Pelni dari Pantoloan ke Banawa.
[Redaktur: Awiluddin M Ali]
