Tambang Ilegal

Pemprov Sulteng Investigasi Tambang PT Perdana Bumi Syahriyanti di Sungai Bou Donggala, Disinyalir Ilegal: Tahunan Mencuri Pasir-Batu (?)

Awaludin M Ali - Utama

Jumat, 04 Oktober 2024 - 10:56 WIB

Stasiun pemecah batuan (SPB) dan pabrik pencampur aspal (PPA) milik PT PBS di kawasan Sungai Bou, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Perusahaan tambang batuan ini tidak miliki IUP dan operasional stasiun SPB dan PPA dari Dinas PTSP Provinsi Sulteng. Disinyalir telah beroperasi secara liar sekira enam tahun , disinyalir tanpa pengawas dari instansi pemerintah penegak hukum. Padahal, berada ditempat tembuka dan keramian aktivitas penduduk setempat, Rabu (4/10/2023). [WahanaNews.co / Awiludin M Ali].

Ikuti Kami di:

SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) hendak investigasi penambangan sumber daya alam (SDA) pasir-batuan yang dilakukan PT Perdana Bumi Syahriyanti (PBS) di Sungai Bou, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sinyalir, PT Perdana Bumi Syahriyanti eksploitasi SDA pasir-batu di Sungai Bou secara ilegal, lantaran tak miliki izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini, telah dikonfirmasi oleh Dinas Energi Sumber Daya Alam (DESDM), dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Provinsi Sulteng kepada Sulteng.WahanaNews.co di tahun 2023 kemarin.

Baca Juga:

Polda Sulteng Siagakan Satgas OMPT 2024 Amankan Debat Pilgub

Penelusuran Sulteng.WahanaNews.co, DESDM dan DPTSP telah memastikan, bahwa aktivitas PT PBS di Sungai Bou-Desa Bou ini sudah sejak sekira tahun 2015, melenggang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Mutakhir, dipastikan di DLH Sulteng, PT PBS tidak mempunyai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan lingkungan (UKL - UPL), Aspal Mixing Plant (AMP) di Sungai Bou, Donggala. Perihal dokumen ini, Fungsionaris Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan (AMPD) DLH Sulteng, Baso Nur Ali, sudah mencarikannya, namun tidak ada.

^{Kantor DLH Sulteng, Jalan Dr Suharso (Eks-Rumah Sakit Undata Lama), Kota Palu, Sulteng, Rabu (2/10/2024). (WahanaNews.co / Awiludin M Ali].}

Baca Juga:

Tambang Emas Ilegal Libatkan WNA di Kalbar, Polisi Sebut Rugikan Negara Rp1 Triliun

Literasi, nantinya, jika pemeriksaan DLH kepada PT PBS bahwa tidak mempunyai dokumen lingkungan dan pertambangan di Sungai Bou, maka Pemprov hendak melaporkan ke Polda Sulteng, laiknya mencuri atau mengkorupsi SDA. Semestinya, SDA Sulteng dapat eksploitasi dan dipergunakan bersesuaian dengan regulasi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Pak Kadis telah menugaskan saya untuk menindaklanjuti pemberitaan Sulteng.WahanaNews.co. Saya akan segera menindaklanjuti. Hasilnya akan segera saya kabari. DLH akan lakukan investigasi lokasi tambang galian PT Perdana Bumi Syahriyanti di Sungai Bou di Donggala. Jika terbukti tidak memiliki legalitas resmi, maka DLH akan merekomendasi ke Polda Sulteng untuk diproses Hukum,” ujar Baso kepada Sulteng.WahanaNews.co, di Kantor DLH Sulteng, Jalan Dr Suharso (Eks-Rumah Sakit Undata Lama), Kota Palu, Sulteng, Rabu (2/10/2024).

Sebelumya, Kanit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulteng, AKP Adi Herlambang, mengatakan telah memeriksa Direktur PT PBS, Madi.

Menurut Herlambang, saat pemeriksaan, Direktur Madi sudah menunjukan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan lingkungan (UKL - UPL, Aspal Mixing Plant (AMP) PT PBS di sungai Bou Donggala.

"Tim Tipidter sudah memeriksa Madi (Direktur PT Perdana Bumi Syahriyanti, Red). Ia ada memperlihatkan kepada kami dokumen UKL - UPL, AMP di Sungai Bou,” ujar AKP Adi kepada Sulteng.WahanaNews.co di Markas Besar Polda Sulteng, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu, Sulteng, Rabu (11/9/2024).

^{Markas Besar Polda Sulteng, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu, Sulteng, Selasa (11/9/2024), Selasa (11/9/2024). [}^{WahanaNews.co}^{/ Awiludin M Ali].}

Saat Sulteng.WahanaNews.co menanyakan dan ingin melihat fisik daripada dokumen UKL - UPL tersebut, AKP Adi Herlambang berdalih tidak dapat menunjukkan lantaran telah dibawa pulang oleh Direktur Madi.

“Dokumen itu dibawa lagi (oleh Madi, Red)," jawab AKP Adi.

Menindaklanjuti keterangan Herlambang ini, bahwa PT PBS memiliki UKL - UPL, Sulteng.WahanaNews.co langsung klarifikasi kepada DLH Sulteng. Ternyata, DLH tidak menemukan dokumen UKL - UPL dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) milik PT Perdana Bumi Syahriyanti ini.

“Kami telah mencari dokumen milik daripada PT PBS itu, tapi tidak ditemukan,” ujar Baso.

Lebih lanjut, Nur Ali menegaskan, DLH Sulteng tidak dapat berikan toleransi terhadap siapa saja yang merusak lingkungan di wilayah Provinsi Sulteng.

Kembali Baso Nur Ali menegaskan bahwa telah ditugaskan oleh Kepala DLH Sulteng untuk segera menindaklanjuti pemberitaan Sulteng.WahanaNews.co soal simyalemen pencurian pasir-batu oleh PT PBS di Sungai Bou, Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala.

[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]