"Anggota DPRD menghabiskan APBD Ratusan miliar tapi tidak pekah terhadap warga yang terdampak bencana, sudah 7 tahun mereka menderita hidup di huntara yang tidak layak dan makan pun susah, sementara Anggota DPRD hidup bermewah mewah mengunakan APBD," kesal Raslin.
“Seharusnya para anggota DPRD jangan hanya mengutamakan fasilitas mereka, tapi harus pekah terhadap kondisi masyarakat, mereka hanya butuh anggaran Rp5 miliar untuk kelangsungan hidup mereka tapi tidak pernah diperhatikan oleh Anggota DPRD,” ujar Raslin.
Baca Juga:
Soal SK Honorer Palsu: Pansus DPRD Periksa Saksi Seleksi P3K Maluku Barat Daya
“Negara tidak hadir berpihak terhadap rakyatnya, para pejabat negara hanya mengutamakan kepentingan kenyamanan mereka tanpa kepedulian rakyatnya,” katanya menambahkan.
Adapun fasilitas DPRD yang dibiayai APBD tahun 2025 diantaranya, pembangunan Gedung utama DPRD sebesar Rp3O miliar, uang makan minum DPRD Sulteng sebesar Rp12 miliar, rehab rumah jabatan (Rujab) Ketua DPRD sebesar Rp2,3 miliar, Rujab wakil ketua 1 dan 2 Rp1,2 miliar, Rujab wakil ketua 3 senilai Rp1,9 miliar. Perjalanan Dinas DPRD sekira Rp30 miliar dan Rp40 miliar proyek swakelola di sekretariat DPRD.
Bukan hanya itu kata Raslin, Anggota DPRD juga disinyalir bermain pokok APBD dengan dalih pokok pikiran (pokir).
Baca Juga:
Pelayanan RSUD Undata Buruk, Aleg DPRD Sulteng Marselinus: Penyebabnya Jasa Nakes Dipotong Manajemen
Ia mengatakan, sejumlah anggota DPRD terpantau menitipkan anggaran proyek pengadaan alat pertanian di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Sulteng. Namun, alat-alat tersebut diduga diperjualbelikan kepada kelompok tani.
"Sungguh keterlaluan para Anggota DPR ini, bantuan alat pertanian yang seharusnya diberikan secara gratis, justru diperjualbelikan ditengah penderitaan rakyat," kesal Raslin
Ketua DPRD Sulteng Berjanji Akan Memperjuangkan Nasib 102 KK Penyintas Yang Belum Mendapatkan Huntara.
