SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu–Puluhan Penyintas Korban bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi, 28 September 2018, mendatangi Kantor DPRD Provinsi (Sulteng) dan Kantor Walikota Palu, menuntut kejelasan nasib mereka yang tidak kunjung mendapatkan Rumah Hunian Tetap (Huntap) pasca 7 tahun bencana Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala), Selasa (30/9/2025).
Mereka menuding para Anggota DPRD hanya mengutamakan kepentingan fasilitas mewah tampa mempedulikan nasib penyintas yang telah 7 tahun menderita tinggal di hunian sementara (huntara).
Baca Juga:
Soal SK Honorer Palsu: Pansus DPRD Periksa Saksi Seleksi P3K Maluku Barat Daya
Aksi mereka didampingi oleh sejumlah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Diantaranya, Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP Sulteng) Moh Raslin, Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK Sulteng) Harsono Bareki, dan Ketua Koalisi Anti Korupsi (KAK Sulteng) Marwan dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan ( JPKP ) Sri megawati.
Koordinator aksi, Moh Raslin, mengatakan bahwa terdapat Ratusan miliar APBD yang dialokasikan guna kepentingan kenyamanan fasilitas aleg DPRD Provinsi Sulteng, Akan tetapi Mereka sama sekali tidak peduli terhadap kondisi rakyat yang ada di sekitarnya.
Padahal, hanya berkisar 3 km dari Kantor DPRD ini terdapat ratusan jiwa korban bencana 2018 yang kondisinya sangat memperihatinkan, tinggal di rumah sementara (Huntara) yang sangat tidak layak.
Baca Juga:
Pelayanan RSUD Undata Buruk, Aleg DPRD Sulteng Marselinus: Penyebabnya Jasa Nakes Dipotong Manajemen
“Pak Dewan, jangan hanya enak-enak menikmati fasilitas mewah, ruang ber AC, mobil mewah, tapi keluarlah dan lihatlah penderitaan rakyatmu ini yang sudah 7 tahun tinggal di huntara, kalian tidak punya hati nurani enak- enak menghabiskan uang rakyat tapi sedikitpun tidak memiliki rasa empati terhadap penderitaan rakyat di sekitarmu,” teriak Moh Raslin, saat orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulteng, Jalan Dr Samratulangi, Kota Palu.
Lebih lanjut Raslin, mengatakan, bahwa Ratusan miliar APBD Sulteng yang digunakan untuk membiayai fasilitas mewah anggota DPRD ini sangat melukai hati para penyintas yang hanya butuh sekitar Rp5 miliar untuk kelangsungan hidup mereka, Namun tidak pernah ditanggapi.
Ia menyebut hal itu merupakan bentuk kezaliman Anggota DPRD Sulteng, sebab terjadi ketimpangan nyata dalam pengelolaan APBD.
"Anggota DPRD menghabiskan APBD Ratusan miliar tapi tidak pekah terhadap warga yang terdampak bencana, sudah 7 tahun mereka menderita hidup di huntara yang tidak layak dan makan pun susah, sementara Anggota DPRD hidup bermewah mewah mengunakan APBD," kesal Raslin.
“Seharusnya para anggota DPRD jangan hanya mengutamakan fasilitas mereka, tapi harus pekah terhadap kondisi masyarakat, mereka hanya butuh anggaran Rp5 miliar untuk kelangsungan hidup mereka tapi tidak pernah diperhatikan oleh Anggota DPRD,” ujar Raslin.
“Negara tidak hadir berpihak terhadap rakyatnya, para pejabat negara hanya mengutamakan kepentingan kenyamanan mereka tanpa kepedulian rakyatnya,” katanya menambahkan.
Adapun fasilitas DPRD yang dibiayai APBD tahun 2025 diantaranya, pembangunan Gedung utama DPRD sebesar Rp3O miliar, uang makan minum DPRD Sulteng sebesar Rp12 miliar, rehab rumah jabatan (Rujab) Ketua DPRD sebesar Rp2,3 miliar, Rujab wakil ketua 1 dan 2 Rp1,2 miliar, Rujab wakil ketua 3 senilai Rp1,9 miliar. Perjalanan Dinas DPRD sekira Rp30 miliar dan Rp40 miliar proyek swakelola di sekretariat DPRD.
Bukan hanya itu kata Raslin, Anggota DPRD juga disinyalir bermain pokok APBD dengan dalih pokok pikiran (pokir).
Ia mengatakan, sejumlah anggota DPRD terpantau menitipkan anggaran proyek pengadaan alat pertanian di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Sulteng. Namun, alat-alat tersebut diduga diperjualbelikan kepada kelompok tani.
"Sungguh keterlaluan para Anggota DPR ini, bantuan alat pertanian yang seharusnya diberikan secara gratis, justru diperjualbelikan ditengah penderitaan rakyat," kesal Raslin
Ketua DPRD Sulteng Berjanji Akan Memperjuangkan Nasib 102 KK Penyintas Yang Belum Mendapatkan Huntara.
Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, menanggapi tuntutan pendemo di depan Kantor DPRD Sulteng, Ia mengapresiasi para pihak yang ikut memperjuangkan nasib penyintas yang belum mendapatkan hak hunian tetap,
Politisi Senior Golkar itu, menegaskan akan segerah melakukan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ia juga berjanji akan mendorong Komisi yang membidangi Kebencanaan membuat panitia khusus (pansus) guna mempercepat penanganan persoalan penyintas ini.
“Permasalahan ini segerah kami bicarakan di DPR, saya akan mengundang OPD terkait, jika perlu, saya akan dorong teman-teman Komisi yang bermitra untuk membuat pansus agar segerah menyelesaikan persoalan ini,” ucap Arus Abdul Karim. Kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO, saat ditemui di Kota Palu, Rabu (1/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Arus Abdul Karim juga menyentil Pemerintah Provinsi dan Kota Palu yang seolah olah tidak berdaya menghadapi korporasi yang menguasai lahan di wilayah Tondo dan Talise, Padahal, tanah-tanah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana seperti saat ini.
“Sebenarnya tidak banyak lagi lokasi yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat ini, paling tinggi sekitar 2 hektar, tetapi kenapa Pemerintah kalah dengan Korporasi, saya akan bicarakan itu,” tegas Ketua DPD Golkar Sulteng Itu.
Wawali Kota Palu Menerima Puluhan Penyintas di Ruangannya.
Sementara itu, Wakil Walikota Palu Imelda Liliana Muhiddin Said, saat menerima penyintas, mengatakan bahwa, akan menampung aspirasi warga penyintas yang belum mendapatkan hunian tetap, ia juga berjanji akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Sulteng guna berkolaborasi mencari solusi permasalahan penyintas tersebut.
“Soal pembagunan huntapnya, pak wali katanya siap menganggarkan, sisa mencari tanahnya saja ini, mudah mudahan segerah ada solusi, nanti saya akan bicarakan dengan Ketua DPRD Provinsi Sulteng beliau adalah senior saya di Golkar ,” pungkasnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
