Sebut Pakamundi, Konsultasi Komisi IV dengan BNPB dan Kemendikdasmen anggaran sudah tersedia di APBD) Sulteng 2025.
“Sehingga, kami harus jalankan,” dalih Hidayat bersikukuh.
Baca Juga:
Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas, Pemerintah Siapkan Strategi Komprehensif
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sulteng ini menegaskan, bahwa kinerja DPRD harus lebih banyak kunker ke lapangan misalkan, reses, monitoring, evaluasi kinerja, dan konsultasi dengan instansi pemerintah.
“Setiap anggota tidak dapat diwakili, sebab masing masing punya tanggung jawab terhadap konstituen, berbeda dengan pejabat struktural di dinas boleh diwakili pimpinannya. Semua Anggota Komisi IV ikut rombongan kunker ke Kementerian BNPB untuk melakukan konsultasi. Menurut saya ini penting karena terkait sejumlah usulan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sulteng yang harus segerah dilaksanakan. Kemudian, termasuk soal korban bencana Palu, Sigi, dan Donggala pasca-28 September 2018 yang sampai saat ini masih ada yang tinggal di hunian sementara, kami konsultasikan dengan BNPB,” ungkapnya.
Kemudian, kata Pakamundi, berlanjut ke Kementerian Pendidikan. Menurutnya, pendidikan menjadi penting lantaran berkaitan dengan program utama Gubernur Sulteng yang baru, Anwar Hafid – Renny Lamadjido. Prioritas program utama adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
Baca Juga:
Resmi! THR Aparatur Negara Mulai Dicairkan 17 Maret, Gaji ke-13 Menyusul di Juni
“Karena itu, kami undang dinas terkait untuk mendampingi, karena mereka yang melaksanakan teknis di lapangan. Saya melihat Gubernur kita yang baru ini punya cita-cita besar untuk mensejahterakan masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan gratis. Olehnya itu, kami berupaya untuk menyelaraskan program ini dengan pemerintah pusat,” tutur Pakamundi.
Di akhir wawancara, politisi Partai Demokrat itu mengatakan, sangat setuju dengan program efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.
“Saya sangat setuju dengan program efisiensi anggaran ini, selaras dengan ke keinginan Gubernur kita, kami berharap pemerintah dapat mengurangi kegiatan yang tidak penting supaya anggaran dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan gratis di Sulteng,” pungkas Hidayat Pakamundi.
